Page 610 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 610

91/PU-XVIII/2020 dengan jujur. Serta menolak tegas penetapan upah murah. Jazuli, Juru Bicara
              Gerakan  Serikat Pekerja  (Gasper)  Jatim  berkata  demo  akan didominasi massa  buruh daerah
              Ring-1 Jatim. Yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan.

              Dalam demo nanti, sambung Jazuli, buruh mendesak Pemprov Jatim tidak bersilat lidah dengan
              memanipulasi dan membodohi buruh Jatim terkait Putusan MK. Memang kata dia, MK dalam
              amar putusannya nomor (4) halaman 416 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
              tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan. Namun tidak untuk
              kebijakan strategis turunannya.

              "Masih berlakunya UU No. 11/2020 tersebut untuk kebijakan-kebijakan yang tidak strategis dan
              tidak berdampak luas. Jadi amar putusan MK No. 4 tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal
              penetapan upah minimum di Jatim," tegas Jazuli.

              Jazuli melanjutkan, buruh mendesak Gubernur Khofifah agar menghentikan politik upah murah
              untuk menarik investasi tetapi buruh dieksploitasi. Mereka meminta, Khofifah mengembalikan
              usulan  atau  rekomendasi  UMK  tahun  2022  ke  bupati/wali  kota  yang  merugikan  buruh,  agar
              dilakukan  pembahasan  ulang  di  tingkat  Dewan  Pengupahan  Kabupaten/Kota  tanpa
              menggunakan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

              "Kecuali  rekomendasi  bupati/wali  kota  yang  telah  merekomendasikan  kenaikan  upah  di  luar
              ketentuan PP No 36/2021 dan telah merekomendasikan besaran UMSK tahun 2022," katanya.

              Ia  pun  meminta  pemerintah  kabupaten/kota  dan  Pemprov  Jatim  tetapkan  Upah  Minimum
              Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022. Buruh juga mendesak Khofifah
              merevisi  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/783/KPTS/013/2021  tentang  Upah
              Minimum  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2022  dan  lalukan  pembahasan  ulang  UMK  2022  tanpa
              menggunakan PP No. 36/2021.

              "Lakukan  pembahasan  ulang  dengan  mengacu  kepada  UU  No.  13/2003  tentang
              Ketenagakerjaan," ujarnya.

              Lebih lanjut, puncak aksi penolakan upah murah ini akan dilakukan Selasa (30/11). Jika hari ini
              25 ribu buruh yang dikerahkan, maka besok estimasi massa sebanyak 50 ribu orang.

              "Puncak aksi tersebut dikarenakan hingga saat ini pembahasan UMK tahun 2022 di Jawa Timur
              masih digodok oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," kata Jazuli.



























                                                           609
   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615