Page 613 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 613
Judul Buruh Kembali Demo di Balai Kota DKI, Minta Anies Revisi UMP
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/buruh-kembali-demo-di-balai-
kota-dki-minta-anies-revisi-ump-1x0l0vaA37S
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-29 10:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta) Mendesak Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan
neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta) Seluruh gubernur dan bupati/wali
kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur
DKI Jakarta. Anies Baswedan harus berani mencabut SK terkait UMP 2022
neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta) Selain pencabutan SK UMP tahun
depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada gubernur Anies Baswedan agar mengembalikan
formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mengacu berdasarkan Undang-Undang
(UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan
Ringkasan
Para di wilayah DKI Jakarta kembali akan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada
Senin (29/11). Unjuk rasa tersebut menuntut Gubernur DKI untuk mencabut SK sekaligus
menuntut revisi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).
BURUH KEMBALI DEMO DI BALAI KOTA DKI, MINTA ANIES REVISI UMP
Para di wilayah DKI Jakarta kembali akan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada
Senin (29/11). Unjuk rasa tersebut menuntut Gubernur DKI untuk mencabut SK sekaligus
menuntut revisi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) terkait
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-
612
