Page 614 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 614
Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," jelas Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta,
Winarso dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (29/11).
Tuntutan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga pemerintah dengan
DPR dituntut melakukan perbaikan.
"Seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal
UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan harus berani mencabut SK terkait
UMP 2022," jelas Winarso.
Selain pencabutan SK, KSPI juga menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mengembalikan formula
penetapan UMP mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga PP No
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada gubernur
Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
mengacu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," pungkasnya.
UMP DKI Jakarta untuk 2022 ditetapkan sebesar Rp 4.453.953. Ini hanya naik 0,85% dari tahun
sebelumnya. Namun, Anies mennyiapkan sejumlah program bantuan sosial untuk buruh dan
keluarga. Sehingga biaya hidup buruh dapat semakin rendah.
613
