Page 64 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 64
Judul UMK Tahun 2022 Bisa Ditangguhkan
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg7
Jurnalis KAL
Tanggal 2021-11-30 04:48:00
Ukuran 260x93mmk
Warna Warna
AD Value Rp 46.800.000
News Value Rp 234.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Habib Aboebakar Alhabsyi (ANGGOTA Komisi III DPR) Tentu ini wajib dipatuhi dan
segera dilaksanakan pemerintah
positive - Habib Aboebakar Alhabsyi (ANGGOTA Komisi III DPR) Aturan tersebut merupakan
turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja
negative - Habib Aboebakar Alhabsyi (ANGGOTA Komisi III DPR) Pemerintah wajib patuh
terhadap putusan M K tersebut. agar tidak menggunakan Perhitungan UMK 2022 menggunakan
PP 36 Tahun 2021
neutral - Habib Aboebakar Alhabsyi (ANGGOTA Komisi III DPR) Semua pihak harus menghormati
dan menjalankan putusan MK ini dengan baik, tentunya juga pemerintah. Karena kita telah
bersepakat menjadikan Indonesia sebagai negara hukum
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Dengan
demikian, operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai putusan MK
Ringkasan
ANGGOTA Komisi III DPR Habib Aboebakar Alhabsyi berharap pemerintah menganulir penetapan
Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Salah satu amar putusan MK
adalah penangguhan kebijakan strategis terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Serta, tidak
dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.
UMK TAHUN 2022 BISA DITANGGUHKAN
ANGGOTA Komisi III DPR Habib Aboebakar Alhabsyi berharap pemerintah menganulir penetapan
Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) terkait pengujian Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
63
