Page 65 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 65
Salah satu amar putusan MK adalah penangguhan kebijakan strategis terkait Undang-Undang
Cipta Kerja. Serta, tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan
dengan UU Ciptaker.
"Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan pemerintah." kata Aboe di Jakarta, kemarin.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan. UMK adalah kebijakan strategis dan berdampak luas
sebagaimana dimaksudkan oleh MK. Karenanya, kebijakan UMK ini harus dianulir. UMK pada
tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan untuk menetapkan UMK.
'Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja." ucapnya.
Menurutnya, penetapan UMK dengan PP tersebut mendapat penolakan dari buruh. Sementara,
legal standing penetapan UMK tersebut dianggap M K tidak konstitusional.
"Pemerintah wajib patuh terhadap putusan M K tersebut. agar tidak menggunakan Perhitungan
UMK 2022 menggunakan PP 36 Tahun 2021," katanya.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini bilang, seharusnya jika mengikuti amar putusan MK.
pemerintah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk menetapkan UMK 2022.
"Semua pihak harus menghormati dan menjalankan putusan MK ini dengan baik, tentunya juga
pemerintah. Karena kita telah bersepakat menjadikan Indonesia sebagai negara hukum,"
pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan
menyampaikan surat kepada DPR untuk memasukkan revisi UU Cipta Kerja ke dalam program
legislasi nasional (Prolegnas) prioritas di tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari
putusan MK.
Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan operasionalisasi dari UU Cipta Kerja kepada
seluruh sektor baik di pusat maupun di daerah. Di antaranya, soal operasional Lembaga
Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Invest-ment Authority (INA).
Untuk modal LPI, pemerintah telah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 30
triliun dan dan bentuk pengalihan saham negara sebesar Rp 45 triliun.
Pengaturan pelaksanaan LPI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka
pengelolaan investasi telah diatur dalam PP yang ditetapkan sebelum ada putusan MK.
"Dengan demikian, operasionalisasi LPI tetap berjalan sesuai putusan MK," ucap Airlangga. KAL
64
