Page 70 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
bakal menangguhkan penetapan kenaikan UMP pekerja di Ibu Kota.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan konfederasi sebelumnya sudah melakukan komunikasi
dengan Anies terkait dengan hal tersebut serta akan menyerahkan legal opinion kepada Pemprov
DKI Jakarta.

"Kami berkeyakinan Gubernur Anies akan menangguhkan penetapan UMP. Anies akan
mempertimbangkan hal itu. Kami membuat legal opinion dan akan diserahkan hari ini," ujar Said
ketika dihubungi Bisnis, Senin (29/11).

Dalam PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, jelas Iqbal, penetapan UMP merupakan kebijakan
strategis. Sementara itu, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU
No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Kerja) inkonstitusional bersyarat, setiap kebijakan strategis
wajib ditangguhkan.

Penangguhan dilakukan dalam waktu maksimal 2 tahun sembari dilakukan perbaikan terhadap
syarat formil. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka beleid tersebut akan dinyatakan
inkonstitusional secara permanen.

Pada Jumat (26/11), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) meminta pemerintah
menunda implementasi kebijakan upah minimum atau UM 2022, menyusul keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. MK mengamanatkan pemerintah
untuk menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, lantaran UU
Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan,
pemerintah mesti menjalankan amanat MK untuk meredam rencana mogok nasional yang telah
disiapkan oleh serikat pekerja. Timboel mencontohkan, pemerintah dapat memulai dengan
menunda pemberlakuan upah minimum yang telah ditetapkan pekan lalu.
'"Upah minimum itu kan program strategis nasional, maka dia bagian dari kebijakan strategis
yang mesti ditangguhkan dulu sampai ada pembicaraan lebih lanjut bersama serikat pekerja,"
kata Timboel melalui sambungan tele-pon, Jumat (26/11).

Dia berharap pemerintah bersedia untuk menjalankan amanat MK itu dan menangguhkan
sejumlah kebijakan strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Menurutnya, buruh bakal
mengurungkan rencana mogok nasional apabila pemerintah menangguhkan sejumlah isu sensitif
terkait ketenagakerjaan di akhir tahun ini.

"Kami harapkan demonstrasi mogok yang akan dirancang karena menolak upah minimum bisa
turun tensinya. Artinya, kami minta pemerintah yang proaktif karena pemerintah yang diminta
untuk menjalankan keputusan itu dengan melibatkan pekerja," katanya.

INSTRUKSI PELAKSANAAN

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan
Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan instruksi bagi para kepala daerah terkait
pelaksanaan aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasca-terbitnya putusan
Mahkamah Konstitusi terkait regulasi tersebut.

Pemerintah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku. Meskipun begitu, terdapat
sejumlah ketentuan dalam putusan MK, di antaranya menyangkut larangan penerbitan aturan
baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

69