Page 71 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 71
Oleh karena itu, pemerintah pusat akan menerbitkan penjelasan kepada seluruh pemerintah
daerah.
"Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan Inmendagri kepada kepala daerah terkait
operasionalisasi UU Cipta Kerja," ujarnya, dalam konferensi pers Tindak Lanjut terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja, Senin (29/11).
Dia juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah akan mendorong revisi
Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 15/2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah merevisi kedua UU karena adanya
putusan MK bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional. "Pemerintah bersama DPR akan melakukan
revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Un-dangan, dalam rangka
harmonisasi, pembentukan, dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pascaputusan MK,"
ujarnya.
Presiden akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR untuk memasukkan revisi kedua UU
tersebut ke dalam prolegnas prioritas tahun depan. Seperti diketahui, batas waktu revisi UU Cipta
Kerja adalah dua tahun sejak putusan MK berlaku.
(Nyoman Ary Wahyudi)
70
