Page 69 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan
untuk meninjau kembali formula upah minimum provinsi yang diatur dalam PP No.36/2021
tentang Pengupahan. Hal tersebut terungkap dalam surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
bernomor 533/-085.15 tertuju ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

DKI USUL KAJI ULANG FORMULA UPAH
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan
untuk meninjau kembali formula upah minimum provinsi yang diatur dalam PP No.36/2021
tentang Pengupahan. Hal tersebut terungkap dalam surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
bernomor 533/-085.15 tertuju ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Dalam suratnya, Anies menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi di Jakarta tidak semua
sektor usaha mengalami penurunan. Sebagian sektor, tulisnya, masih mengalami peningkatan.

"Misalnya, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa
kesehatan, dan jasa kegiatan sosial," tulis Anies dalam surat yang diperoleh Bisnis, Senin
(29/11).

Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan
pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan untuk menyempurnakan serta merevisi Kepgub
No. 1395/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Berdasarkan formula PP No. 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sebesar Rp37.749 atau
0,85% menjadi Rp4,45 juta per bulan. Anies menilai kenaikan tersebut amat jauh dari layak dan
tidak memenuhi asa keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja yang terlihat dari
inflasi DKI Jakarta sebesar 1,14%.

Pada Senin, (29/11), Anies menemui pengunjuk rasa yang melakukan demonstrasi menuntut
kenaikan UMP di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sebelum menemui massa secara langsung, Anies
bertemu Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Winarso yang memimpin aksi
unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi UMP di Balai Kota Jakarta. Pertemuan
yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) DKI Jakarta Andriyansyah
dilakukan secara tertutup.

"Kami melihat formula dalam PP No.36/2021 maka buruh di Jakarta hanya mengalami kenaikan
0,85 % atau senilai Rp38.000. Kami menilai angka ini amat kecil dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya," ujar Anies.
Dia menambahkan surat yang dikirimkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) pada
pekan lalu tersebut sedang dalam proses pembahasan. Anies berharap para buruh dan
pengusaha merasakan keadilan perihal upah tersebut.

Adapun, ratusan pengunjuk rasa dari FSPMI memulai aksinya pada Senin (29/11) sekitar pukul
10.30 WIB dengan tuntutan menetapkan kenaikan UMP 7% hingga 10%. TUntutan
dilatarbelakangi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja (Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai membatalkan PP No. 36/2021
tentang Pengupahan.

68