Page 114 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 114
"Kami mengajukan gugatan ke PTUN yang gugatannya ke Pak Gubernur atas kebijakannya.
Salah satunya gugatannya itu membatalkan Kepgub Nomor 1517 dan menghidupkan kembali
Kepgub yang lama. Mudah-mudahan nggak sampai minggu depan. Masih banyak waktu mudah-
mudahan kita minggu ini sudah selesai dan kami berikan," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan
Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada detikcom, Senin (3/1/2021).
Gugatan itu diajukan karena menurut pengusaha aturan yang dilayangkan Anies yakni (Kepgub)
yakni Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022, telah melanggar aturan. Adapun
proses mengenai kebijakan penetapan UMP setiap provinsi harus melalui rekomendasi dari
sidang Dewan Pengupahan.
"Rekomendasi ini sidang lho ya bukan rapat. Harus sidang yang benar itu kan Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021. Karena itu sudah melalui proses sidang, ada
berita acaranya," tuturnya.
Kemudian, selain melanggar mengenai penentuan kenaikan UMP. Anies juga dinilai telah
melanggar aturan dari pemerintah pusat.
"Pada prinsipnya perusahana ini itu aldah regulasi sedangkan pemerintah pusat regulatornya.
Pemerintah seperti Gubernur panjang tangan dari pemerintah pusat, kok bisa melanggar aturan
yang ada dibuat oleh pemerintah pusat," tutupnya.
Sebagai informasi, gugatan ini merupkan butntut dari Kepgub Nomor 1517 tentang UMP 2022
yang menaikan UMP DKI Jakarta dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667.
Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan.
Anies menegaskan menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI
Jakarta dalam memutuskan menaikkan UMP. Dia memberi gambaran bahwa pada tahun tahun
sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir
adalah 8,6%.
"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ujarnya dikutip dari
siaran pers PPID DKI Jakarta, kemarin Sabtu (18/12/2021).
Siaran pers tersebut menyajikan hasil kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi
3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.
Atas hal tersebut Anies mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi
tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854, naik 5,1% atau Rp 225.667 dari UMP 2021
113
