Page 116 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 116
Jika hal itu tidak ditetapkan maka perusahaan bisa dipidana atau denda ratusan juta rupiah. Hal
itu pun sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK).
Namun jika perusahaan tidak bisa membayar gaji sesuai UMK , bisa melakukan penangguhan ke
pemerintah kabupaten Badung khususnya ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disprinaker)
kabupaten Badung.
Kepala Disprinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga saat dikonfirmasi Senin 3 Januari 2022 tak
menampik hal tersebut. Pihaknya mengatakan,terkait dengan UMK sudah ada aturan yang
mengaturnya.
"Kalau besaran UMK kan sudah jelas untuk Badung. Namun kalau realisasi di lapangan sudah
diatur dalam undang-undang. Bahkan kami sudah melakukan sosialisasi terkait UMK M saat ini,"
katanya Disebutkan ketentuan yang mengatur UMK , yakni Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat
(1) UU Ketenagakerjaan, Perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah).
Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK)
menyatakan: "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan: barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90
ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan di atas, bisa diketahui bahwa perusahaan yang
membayar gaji karyawan di bawah upah minimum sebagaimana ditetapkan pemerintah dapat
dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah.
"Setidaknya ada sekitar lima ribuan perusahaan di Badung yang wajib menggaji tenaga kerjanya
sesuai standar upah sebesar Rp 2.961.285,40 per bulan," jelasnya.
Pihaknya mengakui, jika sampai satu bulan ke depan tidak ada perusahaan mengajukan
penangguhan, artinya Disperinaker Badung pun beranggapan semua perusahaan tersebut telah
sanggup menggaji sesuai UMK.
Hanya saja apabila dalam prakteknya nanti ada perusahaan tidak mengganji sesuai besaran
UMK, maka dilakukan tindakan tegas.
"Tindakan tegas yang kami lakukan berupa sanksi pidana maupun denda sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku. Namun sampai saat ini perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada
meminta penanguhan UMK ke Disperinaker," ucapnya.
Oka Dirga mengatakan pelaksanaan UMK tersebut sejatinya sudah jalan. Hanya saja sampai saat
ini tidak ada satu perusahaan yang meminta penangguhan. Artinya semua sudah mampu
membayar gaji karyawan sesuai standar UMK , yakni sebesar Rp 2.961.285,40.
Sesuai ketentuan bila ada perusahaan yang tidak sanggup menggaji sesuai UMK , sebenarnya
sudah diberikan ruang untuk menggaji lebih rendah dari UMK.
Asalkan, sebelumnya mengajukan penangguhan.
115
