Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 123
Kedua, dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan
penghasilan bagi buruh yang tidak berkeadilan serta keselamatan buruh yang semakin
terabaikan.
Ketiga, terjadinya penurunan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan disisi lain PHK terjadi
dimana-mana serta berdampak pada naiknya angka kemiskinan. Martri Aoeng menegaskan
"Seharusnya hal ini menjadi tanggungjawab Negara yang harus dilesesaikan," ungkapnya.
Keempat, banyaknya permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
Martri Agoeng menjelaskan, banyak masyarakat bekerja keluar negeri bukan karena keinginan,
tetapi ada keterpaksaan yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan didalam negeri yang sangat
sedikit, kalaupun ada gaji yang ditawarkan tidak layak.
"Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI
yang meliputi dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi
ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.
Tidak hanya dari internal PKS, diskusi akhir tahun tersebut, juga dihadiri oleh beberapa tokoh
dan pimpinan buruh yaitu Vice Presiden FSPMI dan KSPI Iswan Abdullah, Ketua Umum SP TSK
SPSI Roy Jinto, Ketua SP LEM SPSI Arif Winardi, dan Ketua SPN Djoko Heriyono. Mereka sepakat,
bahwa kebijakan rezim pemerintah saat ini masih jauh dari keberpihakan kepada buruh, nasib
buruh masih sangat memprihatikan.
122