Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 123

Kedua, dampak disahkannya UU Cipta Kerja langsung dirasakan oleh buruh, seperti jaminan
              penghasilan  bagi  buruh  yang  tidak  berkeadilan  serta  keselamatan  buruh  yang  semakin
              terabaikan.

              Ketiga,  terjadinya  penurunan  kepesertaan  BPJS  Ketenagakerjaan,  dan  disisi  lain  PHK  terjadi
              dimana-mana  serta  berdampak  pada  naiknya  angka  kemiskinan.  Martri  Aoeng  menegaskan
              "Seharusnya hal ini menjadi tanggungjawab Negara yang harus dilesesaikan," ungkapnya.

              Keempat, banyaknya permasalahan yang menimpa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang
              belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

              Martri Agoeng menjelaskan, banyak masyarakat bekerja keluar negeri bukan karena keinginan,
              tetapi ada keterpaksaan yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan didalam negeri yang sangat
              sedikit, kalaupun ada gaji yang ditawarkan tidak layak.

              "Harus ada regulasi UU yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada PMI
              yang meliputi dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan dan kemudian saat kembali lagi
              ke tanah air, sehingga PMI merasa tenang dalam bekerja," tuturnya.

              Tidak hanya dari internal PKS, diskusi akhir tahun tersebut, juga dihadiri oleh beberapa tokoh
              dan pimpinan buruh yaitu Vice Presiden FSPMI dan KSPI Iswan Abdullah, Ketua Umum SP TSK
              SPSI Roy Jinto, Ketua SP LEM SPSI Arif Winardi, dan Ketua SPN Djoko Heriyono. Mereka sepakat,
              bahwa kebijakan rezim pemerintah saat ini masih jauh dari keberpihakan kepada buruh, nasib
              buruh masih sangat memprihatikan.















































                                                           122
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128