Page 172 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 172
Ringkasan
Polisi menangkap Susanto alias Acing terkait dengan tenggelamnya kapal berisikan pekerja
migran Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Johor Baru, Malaysia. Hal itu dibenarkan
Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes (Kepri) Harry Goldenhardt. "Benar. Ditreskrimum
Polda Kepri selaku Tim Subsatgas Penegakan Hukum Ops Misi Kemanusiaan amankan kemarin
di Tanjung Uban Bintan," tutur Harry saat dikonfirmasi, Senin (3/1).
POLISI BEKUK PEMILIK KAPAL ANGKUT WNI TENGGELAM DI PERAIRAN MALAYSIA
Polisi menangkap Susanto alias Acing terkait dengan tenggelamnya kapal berisikan pekerja
migran Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Johor Baru, Malaysia. Hal itu dibenarkan
Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes (Kepri) Harry Goldenhardt.
"Benar. Ditreskrimum Polda Kepri selaku Tim Subsatgas Penegakan Hukum Ops Misi
Kemanusiaan amankan kemarin di Tanjung Uban Bintan," tutur Harry saat dikonfirmasi, Senin
(3/1).
Menurut Harry, Susanto merupakan pemilik kapal pengangkut pekerja migran yang karam di
perairan Johor Bahru, Malaysia. Dalam persitiwa itu, tercatat 21 WNI meninggal dunia.
"Yang bersangkutan adalah sebagai pemilik speedboat yang tenggelam di perairan Johor," kata
Harry.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menanggapi keterlibatan anak buahnya dalam kasus
pengiriman TKI ilegal ke Malaysia yang kapalnya tenggelam beberapa waktu lalu. Menurutnya,
ada dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Menurutnya, dua anggota TNI itu berasal dari satuan AL dan AU. Identitasnya, Kopral Satu
(Koptu) BK dari TNI AL dan Sersan Kepala (Serka) S dari TNI AU.
"Dugaannya walaupun tempatnya dijadikan tempat penampungan pekerja migran ikegal itu.
Yang bersangkutan juga mengetahui. Kita lakukan terus prosesnya," kata Andika di Kabupaten
Bantul, Jumat (31/12).
"Juga misalnya oknum TNI AU di Batam. Itu adalah Serka S. Itu juga memang terlibat dalam
proses trafficking ini. Nah begini-beginilah yang harus kita proses hukum," sambung Andika.
Andika menambahkan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan terkait keterlibatan kedua oknum
anggota TNI tersebut. Andika menyebut ada sejumlah undang-undangan yang bisa menjerat
kedua oknum TNI tersebut terkait kasus TKI ilegal itu.
"Undang-undang yang bisa dikenakan udah paling tidak minimal tiga. Ada Undang-undang
perlindungan pekerja migran, Undang-undang tindak pidana perdagangan orang atau manusia,
dan KUHP sendiri," kata Andika.
Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani
mengatakan, pihaknya sudah membuat tim menyelidiki tenggelamnya kapal yang menewaskan
sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di lepas
pantai Johor Bahru, Malaysia beberapa waktu lalu.
Hasil investigasi, BP2MI menduga adanya anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan
Udara (AU) terlibat membantu pengiriman PMI ilegal ke Malaysia tersebut.
171
