Page 170 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 170
Sebelumnya, Pemprov Jabar, membuat inovasi terkait upah buruh. Yakni, dengan mengusulkan
agar buruh/pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan Struktur Skala Upah
yang besaran kenaikan dapat sebesar 3,27 hingga 5 persen atau lebih disesuaikan dengan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Rachmat Taufik Garsadi, struktur
skala upah ini sudah diatur dalam Permenaker 2017. Kemudian, dengan adanya UU Cipta Kerja
No 11/2020 lalu PP 36/2021 aturannya semakin jelas.
"Dan PP 36/2021 sudah semakin jelas d atur, bahwa pekerja yang di atas 1 tahun bisa
menggunakan struktur skala upah. Namun selama ini kurang efektif pelaksanaan dilapangan
karena pengaturanya diserahkan ke perusahaan yang bekerja disitu. Biasanya gitu, walaupun
tak semua yaa tapi banyak sekali perusahaan lebih dominan dari dulu," ujar Taufik Oleh karena
itu, kata dia, agar aturan tersebut kuat dan bisa berjalan harus ada aturan turunanya lagi.
Karena, selama ini kesepakatannya 100 persen diserahkan ke perusahaan dan buruh baru.
Setelah mereka sepakat, baru diserahkan ke dinas untuk disahkan. Lalu, dilampirkan di
perjanjian kerja bersama.
Namun, menurut Taufik, terkait bentuk aturan turunan terkait struktur skala upah tersebut di
Jabar, hingga saat ini masih di bahas. Yakni, apakah bentuk aturan turunannya akan berbentuk
Surat Edaran (SE), keputusan gubernur (Kepgub) atau apa. Hal itu, masih dibahas dengan para
buruh.
"Bentuknya kemarin masih kita rundingkan apakah Kepgub atau SE. Kalau seperti Jateng kan
SE, ya. Ini masih di bahas bentuknya karena kemarin baru ditawarkan ke serikat," katanya.
Jadi, kata dia, para buruh baru hari ini akan membahasnta. Dengan adanya aturan turunan
tersebut, maka pengawasannya akan lebih optimal karena ada dasar hukumnya.
"Walaupun ya, struktur skala upah ini tetap tetap kesepakatannya antara pekerja dan pemberi
kerja. Antara pekerja dan pemberi kerja ini kan seperti suami istri," katanya.
Taufik menegaskan, untuk UMK buruh yang baru bekerja, Pemprov Jabar tidak bisa mengubah
kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Karena, Pemprov Jawa Barat
akan tetap taat pada PP 36 tahun 2021 sebagai landasan hukum pengupahan.
169
