Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 169
Ringkasan
Buruh di Jawa Barat hingga saat ini masih menunggu Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait
Struktur Skala Upah. Karena, dengan sistem ini besaran kenaikan upah buruh/pekerja dengan
masa kerja lebih dari satu tahun dapat naik sebesar 3,27 hingga 5 persen atau lebih disesuaikan
dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
BURUH DI JABAR TUNGGU KEPGUB TERKAIT SKALA UPAH DITETAPKAN
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Buruh di Jawa Barat hingga saat ini masih menunggu Surat
Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait Struktur Skala Upah. Karena, dengan sistem ini besaran
kenaikan upah buruh/pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun dapat naik sebesar 3,27
hingga 5 persen atau lebih disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
"Kami sampai sekarang masih nunggu Kepgub terkait struktur skala upah itu ditetapkan. Agar,
bisa melihat apakah revisi draft yang kami ajukan diakomodir atau tidak," ujar Ketua Umum DPD
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, kepada
Republika.co.id , Senin (3/1).
Roy menjelaskan, buruh mengajukan usulan agar bentuk payung hukum yang mengatur struktur
skala upah itu sama dengan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Yakni, berbentuk
keputusan gubernur.
"Kalau bentuk suratnya sama dengan penetapan UMK, jadi struktur skala upah ini bisa benar-
benar dilaksanakan. Yakni, ada konsekuensinya dan ada pengawasannya," kata Roy seraya
mengatakan, pengawasannya sendiri jadi domain Pemprov Jabar.
Roy mengakatan, saat ini masih berbentuk draft Kepgub tentang struktur skala upah, buruh
sempat memberikan revisi pada Pemprov Jabar. Usulan revisi tersebut sudah diberikan pada
tanggal 29 Desember 2021. "Ada beberapa diktum yang kami cantumkan dalam revisi draft
tersebut," katanya.
Beberapa hal yang ditekankan pada revisi draft tersebut adalah buruh meminta Undang-undang
yang digunakan bukan Undang-undang Cipta Kerja. Tapi, memang gubernur mengeluarkan
Kepgub untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Selain itu, kata dia, buruh berharap aturan yang digunakan adalah Perda tentang
Penyelenggaraan Tenaga Kerja. Kemudian, dalam revisi tersebut buruh mengusulkan agar
memisahkan antara perusahaan besar, menengah dan perusahaan kecil.
Terakhir, kata dia, usulan yang paling penting disampaikan buruh pada draft Kepgub struktur
skala upah, adalah buruh meminta agar upah buruh yang sudah lebih dari 5 persen tidak boleh
diturunkan.
"Kalau yang upahnya sudah lebih, ya sudah jangan diturunkan. Pada revisi draft kami ada kalimat
itu," katanya.
Roy menegaskan, saat ini buruh masih menunggu pengesahan Kepgub. Agar, bisa dilihat isi
Kepgub tersebut sudah sesuai mengakomodir buruh atau tidak.
"Hasil dari audensi kemarin sih katanya tanggal 31 Desember 2021 disahkan nya. Tapi sekarang
kami belum menerima masih nunggu. Kalau sudah ada kan bisa kami lihat sesuai usulan kami
atau tidak," katanya.
168
