Page 179 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Deportasi sendiri dapat diartikan sebagai pengusiran orang asing keluar dari wilayah suatu
negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut tidak dikehendaki oleh negara yang
bersangkutan.

Juwarih mengatakan, kejadian TKW asal Indramayu dideportasi ini terjadi pada Maret 2021 lalu.

Kasus ini pun menjadi salah satu dari 57 kasus permasalah PMI yang ditangani SBMI Cabang
Indramayu sepanjang tahun 2021.

"Kejadian di negara Hong Kong, tapi PMI itu memang sudah hamil dari Indonesia," ujar dia.
Juwarih menceritakan, di Hong Kong, TKW tersebut hanya tinggal selama 21 hari saja dan
kemudian dikembalikan ke Indonesia karena diketahui dalam kondisi hamil seusai menjalani
pengecekan kesehatan.

Kondisi tersebut lalu diceritakan suami dari TKW yang bersangkutan saat membuat laporan ke
SBMI Cabang Indramayu.

Mengingat, selain dideportasi, keluarga TKW juga diminta uang ganti rugi sebesar Rp 21.200.000
oleh pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Apabila keluarga tidak membayar, maka TKW tersebut tidak bisa pulang ke kampung
halamannya di Kabupaten lndramayu.
"Merasa tidak mampu untuk membayar ganti rugi dari pihak P3MI, suami PMI itu pada pada 1
April 2021 meminta bantuan pendampingan dengan menyampaikan aduan ke Dewan Pimpinan
Cabang SBMI Indramayu untuk membantu dan mendampingi permasalahannya," ujar dia.

Dari kronologis tersebut, disampaikan Juwarih, diduga pihak P3MI telah melakukan perbuatan
melawan hukum atau kejahatan terhadap kemerdekaan orang dengan menahan kepulangan
TKW.

Aduan tersebut kemudian diteruskan SBMI Cabang Indramayu kepada Kementerian
Ketenagakerjaan RI dan BP2MI untuk memberikan pelayanan pelindungan terhadap TKW.

"Hal ini sesuai dengan sebagaimana perintah dari Undang-Undang Rl Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar dia.

(Handhika Rahman).

178