Page 182 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 182

Judul               Kemnaker: Baru 29 Provinsi Tetapkan UMP Pakai PP Pengupahan
                Nama Media          Balikpapan Post
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         PgA8&A7
                Jurnalis            NET
                Tanggal             2022-01-03 12:35:00
                Ukuran              124x124mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 14.880.000

                News Value          Rp 148.800.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              KEMENTERIAN  Ketenagakerjaan  menyebut  dari  34  provinsi  yang  telah  menetapkan  Upah
              Minimum  Provinsi  (UMP)  2022,  hanya  29  yang menetapkan  berdasarkan  formula  yang  telah
              ditetapkan  pemerintah  melalui  PP  Nomor  36Tahun  2021  tentang  Pengupahan.  Sementara
              sisanya belum. Namun, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri tidak menjelaskan
              siapa saja provinsi tersebut. Yang pasti, yang sudah jelas menetapkan UMP tanpa berpatokan
              pada PR36 adalah DKI Jakarta.


              KEMNAKER: BARU 29 PROVINSI TETAPKAN UMP PAKAI PP PENGUPAHAN

              KEMENTERIAN  Ketenagakerjaan  menyebut  dari  34  provinsi  yang  telah  menetapkan  Upah
              Minimum  Provinsi  (UMP)  2022,  hanya  29  yang menetapkan  berdasarkan  formula  yang  telah
              ditetapkan  pemerintah  melalui  PP  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan.  Sementara
              sisanya belum.

              Namun, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri tidak menjelaskan siapa saja
              provinsi tersebut. Yang pasti, yang sudah jelas menetapkan UMP tanpa berpatokan pada PR36
              adalah DKI Jakarta.

              Ia hanya mengatakan Kemnaker telah menyurati para gubernur yang belum menetapkan UMP
              sesuai PP Nomor 36 agar segera mengikuti pemerintah.

              "Kemnaker  juga  telah  menyurati  kepada  Gubernur  yang  menetapkan  UMK  tahun  2022  tidak
              sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021. Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 Tahun 2021, pemerintah
              daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan  pengupahan  wajib  berpedoman  pada  kebijakan
              Pemerintah Pusat," tegasnya," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta,
              Sabtu (1/1) ini.

              Ia menambahkan dari 29 provinsi itu, 27 diantaranya memiliki UMK di 252 kabupaten/kota.
              "Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36Tahun 2021,"
              katanya.(net/vle)


                                                           181
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187