Page 186 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 186
Judul Anies cs Dicolek Anak Buah Jokowi Gara-gara 'Bandel' soal UMP
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5881774/anies-cs-
dicolek-anak-buah-jokowi-gara-gara--bandel-soal-ump
Jurnalis Tim Detikcom
Tanggal 2022-01-03 12:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegur sejumlah kepala daerah yang menetapkan Upah
Minimum Provinsi tak sesuai aturan. Menaker sampai berkirim surat ke para gubernur tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
ANIES CS DICOLEK ANAK BUAH JOKOWI GARA-GARA 'BANDEL' SOAL UMP
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegur sejumlah kepala daerah yang menetapkan Upah
Minimum Provinsi tak sesuai aturan. Menaker sampai berkirim surat ke para gubernur tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro
Putri mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sampai menyurati para Gubernur yang
menetapkan UMP tak sesuai aturan. Surat itu menekankan agar Gubernur mematuhi aturan yang
berlaku terkait pengupahan.
"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," kata dia dalam keterangannya Sabtu (1/1/2022).
Berdasarkan hasil monitoring Kemnaker pada 31 Desember 2021, dari 34 provinsi yang telah
menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP sesuai formula PP
Nomor 36 Tahun 2021. Artinya, ada 5 provinsi yang menetapkan UMP tidak sesuai dengan PP
Nomor 36 2021.
Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/kota.
185
