Page 192 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 192
Judul Kemnaker canangkan tiga resolusi hadapi isu ketenagakerjaan 2022
Nama Media antaranews.com
Newstrend Resolusi Kemnaker 2022
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2620569/kemnaker-canangkan-
tiga-resolusi-hadapi-isu-ketenagakerjaan-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2022-01-03 12:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan, Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki tiga resolusi yang dicanangkan akan
dilakukan pada 2022 termasuk pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai
terobosan di dalam pemulihan ekonomi nasional.
KEMNAKER CANANGKAN TIGA RESOLUSI HADAPI ISU KETENAGAKERJAAN 2022
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki tiga resolusi yang dicanangkan
akan dilakukan pada 2022 termasuk pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai
terobosan di dalam pemulihan ekonomi nasional.
"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk segera kita benahi,
mengantisipasi berbagai tantangan yang ada. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita
memerlukan resolusi baru," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam acara
Resolusi Kemnaker 2022 di Jakarta pada Senin.
"Resolusi yang tidak lagi business as usual saja," tambah Menaker Ida.
Dia menjelaskan bahwa resolusi Kemnaker untuk 2022 yang pertama adalah pelaksanaan
sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan di dalam pemulihan ekonomi nasional
dari sisi pembangunan ketenagakerjaan.
Kemnaker dalam sembilan lompatan itu mencanangkan akan dilakukan transformasi balai latihan
kerja (BLK), link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja,
pengembangan talenta muda dan perluasan pasar kerja luar negeri.
Selain itu akan dimiliki visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan ketenagakerjaan,
pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan dan reformasi birokrasi.
Selain itu resolusi kedau adalah dilakukan reformasi birokrasi, dengan Menaker menginstruksikan
agar dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan bidang
ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir dan tumpang tindih.
191
