Page 195 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Disisi lain, statement dari Ketua IPNU PAC Malingping, Nasyudin dalam orasinya mengatakan,
bahwa tuntutan massa aksi adalah untuk kepentingan dari serikat pekerja buruh di Banten yang
minta kebijakan soal UMK.

"Kami menuntut agar WH-Andika meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Banten, menuntut
WH mencabutlaporan terhadap 6 orang buruh, menuntut WH-Andika merespon tuntutan buruh
dengan cara yang beretika dan beradab, kami juga menuntut WHAndika untuk berpikir waras
sesuai peran dan fungsinya, yang di mana harus menjadi problem solving atas permasalahan
para buruh di Banten saat ini," papamnya.

'Sementara, Koordinator lapangan aksi, Agus Djubaedi mengatakan, aksi tersebut merupakan
bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap sikap Gubernur Banten, WH karena dinilai tak mampu
menyelesaikan aspirasi buruh.

"WH dan AA sebagai pemimpin harusnya bisa lebih bijaksana dan bisa lebih berfiir sehat dalam
menyelesaikan setiap permasalahan, 'Ucapan cari saja pegawai baru yang dilontarkan WH
kepada para pengusaha yang ditujukan untuk kaum, buruh adalah pernyataan yang tidak pantas
keluar dari mulut seorang gubernur' ujar Agus dalam orasinya.

'Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengklaim menjadi salah satu kepala daerah
yang tidak mendapat teguran tertulis dari pemerintah pusat, lantaran menaikan upah buruh
sesuai dengan PP 36 tahun 2021.

Dalam siaran persnya, juru bicara WH, Ujang Giri, Minggu (2/ 1) menyampaikan, sebanyak 29
dari 34 Gubernur di Indonesia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum,
Kabupaten/Kota (UMK), sesuai dengan formulasi PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Termasuk Gubernur Banten Wahidin Halim, meskipun diseranggelombang aksi buruh, dia tetap
konsisten dengan keputusannya? tulis Ujang. Sementara 5 Gubernur lainnya disurati
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), lantaran sudah melanggar ketentuan peraturan
yang sudah ditetapkan.”

"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan upah minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku? sebut Ujang menirukan pernyataan Indah Anggoro Putri
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, dalam
keterangannya, Sabtu (1/1) lalu.

Dijelaskannya, Indah Anggoro Putri menyatakan berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada
31 Desember 2021, dari 34 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat29 Provinsi
yang menetapkan UMP sesuai formula PP 36 tahun 2021.

Selain itu, terdapat 27 Provinsi yang memiliki UMK di 252 Kabupaten/Kota. "Dari jumlah tersebut,
sebanyak 236UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 tahun 2021, terangnya. Dia menjelaskan
PP Nomor 36 tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, yang mengamanatkan penetapan upah minimum merupakan bagian dari Program
Strategis Nasional.

"Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36 tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat" katanya, Masih menurut,
Ujang, sudah menjadi keharusan bagi gubernur mematubi aturan yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah, termasuk peraturan mengenai formulasi pengupahan. Sudah jelas bahwa formulasi
pengupahan itu diatur melalui PP Nomor 36 tahun 2021.

194