Page 199 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

di tangan' ungkap Suharso 'Suharso menilai kenaikan UMP 2022 sesungguhnya tidak bisa hanya
1,09 persen, hal itu juga dirasakan oleh salah satu pengusaha di Jakarta.
"Saya sangat respek dengan beliau (pengusaha). Beliau mengatakan kepada saya enggak
mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu, UMP itucuma 1 persen, nggakmungkin, rumusnya itu
memang seperti itu berdasarkan PP dan sebagainya.

'Taplitu memang nggak mungkin? Katanya, 'Dukungan atas langkah Gubernur Anies juga datang
dari Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal
Taufiqurrahman, yang menilai kenaikan UMP DKI Jakarta tersebut dapat berdampak positif
Karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Apalagi kontribusi perekonomian DKI Jakarta
kepadanasional mencapai 17 persen.

"Setidaknya ini akan meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikannya sekitar Rp 200
ribuan dan DKI punya kontribusi 17 persen terhadap ekonomi nasional,' kata Rizal.

Rizal menjelaskan bahwa kenaikan UMP tersebut berpeluang untuk mendongkrak pertumbuhan
ekonomi. Khususnya dari sektor konsumsi masyarakat, mengingat 65 persen perekonomian
Indonesia ditopangoleh konsumsi rumah tangga.

Meski begitu, Rizal tidak menutup mata, kenaikan UMP yang diumumkan menjelang akhir tahun
ini cukup membuat para pengusaha keberatan. Dia menilai keberatan tersebut hanya sebagai
respon dari pengusaha yang sudah menyusun penganggaran sebelum akhir tahun, Terlebih kata
dia, tidaksemuasektor telah mengalami pemulihan bisnis yang sama, sehingga menimbulkan
gejolak dari kalangan pengusaha.

Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) DKI Jakarta sendiri telah
menyampaikan keberatan mereka, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI
Jakarta, Nurjaman menegaskan, pihaknya memiliki beberapa alasan. Pertama adalah, dinilai
tidak sesuai dengan regulasi.
"Tidak sesuai dengan aturan yang semestinya, karena dalam SK Gubernur tersebut tidak
mencantumkan konsiderans mengenai PP No'mor 36 tahun 2021, kata Nurjaman.

'Nurjaman menegaskan bahwa akibat dari hal tersebut, pihak dunia usaha pun mempertanyakan
apa yangmenjadi pertimbanganhukum atas upah minimum DKI Jakarta.

Apresiasi muncul dari ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati atas kebijakan
Gubernur DKI Jakarta itu sebagai upaya keberpihakan terhadap para pekerja. Nina menyebut
langkah Anies merupakan hal yang wajar tatkala menggunakan asumsi ter'tinggi dari
kementerian atau lemaga pemerintah pusat sebagai indikator menetapkan besaran UMP.

"Pemda DKI tentu berusaha yang terbaik untuk rakyatnya dengan menggunakan asumsi
tertinggi" ujar Nina.

'Nina melihat kontroversi ini terjadilantaran terdapat area abuabu dalam PP nomor 36 tahun
2021 terkait persoalan waktu yang belum secara jelas apabila melewati tanggal yang telah
ditetapIkan. (MuFiPBN)

198