Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

SESUAI UU CIPTA KERJA, DISPERINAKER BADUNG TEGASKAN PERUSAHAAN TAK
BOLEH MINTA PENANGGUHAN UMK 2022
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2022
ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perusahaan bisa melakukan
penangguhan namun kini perusahaan yang ada tidak bisa melakukan penangguhan untuk
membayar gaji sesuai dengan UMK.

Hal itu pun ditegaskan Kepala Disperinaker Badung Ida Bagus Oka Dirga Senin 3 Januari 2022
sore. Ia kembali menegaskan bahwa, tahun 2022 ini tidak ada istilah penangguhan pelaksanaan
UMK.

"Tidak boleh ada penangguhan UMK lagi. Ini sesuai aturan dan Undang-undang Cipta Kerja,"
ungkap Oka Dirga Dalam undang-undang cipta kerja, Semua perusahaan wajib tunduk dan patuh
pada UMK yang di Badung ditetakan sebesar Rp 2.961.285,40. Sehingga dirinya mengingatkan
para pengusaha agar mengikuti besaran UMK tersebut.
"Jadi sesuai UU Cipta Kerja tidak boleh perusahaan sampai melakukan penangguhan
pelaksanaan UMK seperti tahun-tahun sebelumnya," tegasnya kembali.

Bila ada perusahaan tidak sanggup menggaji sesuai UMK , mantan Kabag Umum Setda Badung
ini meminta agar dikoordinasi kedalam dengan para pekerjanya. Sehingga masalah UMK bisa
diselesaikan secara internal.

"Jadi perusahaan yang melakukan perundingan dengan pekerja. Sehingga masalah dapat
diselesaikan," katanya.

Selaku pemerintah, birokrat asal Desa Taman Abiansemal Badung itu mengaku tetap akan
mengawal pelaksanaan UMK ini, agar ditaati oleh semua pihak, baik perusahaan maupun
pekerja.

"Kami selaku pemerintah harus menegakan aturan yang ada. Sekali lagi, kalau ada yang tidak
sanggup, silahkan merundingkan dan tidak perlu melibatkan pemerintah," jelas Oka Dirga.

Sejatinya katanya di Badung ada sebanyak 5 ribu perusahaan yang harus mematuhi aturan yang
baru ini. Namun saat ini dirinya memahami sejumlah perusahaan saat ini masih ada yang belum
beroperasi maksimal.

"Kalau bisa kan semua melaksanakan sesuai UMK. Sehingga tidak ada masalah ke depan, apa
lagi nanti bisa dipermasalahkan," ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil rapat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung bersama
Dewan Pengupah serta Apindo. Dalam rapat tersebut UMK 2022 naik sebesar 1,06 persen atau
Rp 31.192,76 dari UMK 2021 yaitu Rp 2.930.092,64. Sehingga untuk tahun 2022 UMK ditetapkan
menjadi Rp 2.961.285,40.

Sementara Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali Kabupaten Badung Wayan Suyasa
mengatakan, penetapan UMK 2022 telah merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja.

Suyasa yang juga menjabat Wakil Ketua I DPRD Badung ini pun berharap pelaksanaan UMK
2022 tidak ada masalah. Namun, bila dalam pelaksanaannya nanti ada perusahaan yang tidak
sanggup dengan alasan tertentu, pihaknya pun menyarankan agar diselesaikan secara
kekeluargaan. (Berita Tabanan Lainnya.

72