Page 90 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

NAIKAN UMP 2022 DKI JAKARTA, ANIES DIGUGAT PENGUSAHA KE PTUN

Jakarta , IndoChannel.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan digugat sejumlah
pengusaha terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022. Para pengusaha itu
menyebut gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dapat selesai
dan dikirim pada pekan ini.

"Kami mengajukan gugatan ke PTUN yang gugatannya ke Pak Gubernur atas kebijakannya.
Salah satunya gugatannya itu membatalkan Kepgub Nomor 1517 dan menghidupkan kembali
Kepgub yang lama. Mudah-mudahan nggak sampai minggu depan. Masih banyak waktu mudah-
mudahan kita minggu ini sudah selesai dan kami berikan," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan
Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman kepada detikcom yang dikutip IndoChannel.id,
Senin (3/1/2021).

Dalam gugatan tersebut, pengusaha mengaku cukup hati-hati dan tidak ingin terburu-buru.
"Tidak sebagaimana Pak Gubernur DKI Jakarta yang terburu-buru dalam menetapkan Kepgub
1517," ucapnya.

Pengusaha menilai aturan yang dilayangkan Anies yaitu Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor
1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022, telah melanggar aturan. Maka dari itu, para
pengusaha ini mengajukan gugatan. Adapun proses mengenai kebijakan penetapan UMP setiap
provinsi harus melalui rekomendasi dari sidang Dewan Pengupahan.

"Rekomendasi ini sidang lho ya bukan rapat. Harus sidang yang benar itu kan Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021. Karena itu sudah melalui proses sidang, ada
berita acaranya," tuturnya.

Selain melanggar mengenai penentuan kenaikan UMP, Anies juga dinilai telah melanggar aturan
dari pemerintah pusat.

"Pada prinsipnya perusahana ini itu aldah regulasi sedangkan pemerintah pusat regulatornya.
Pemerintah seperti Gubernur panjang tangan dari pemerintah pusat, kok bisa melanggar aturan
yang ada dibuat oleh pemerintah pusat," tutupnya.

Sebagai informasi, gugatan ini merupkan butntut dari Kepgub Nomor 1517 tentang UMP 2022
yang menaikan UMP DKI Jakarta dari semula naik 0,85% menjadi naik 5,1% atau Rp 225.667.
Sebelum direvisi, UMP DKI Jakarta cuma naik Rp 37.749 di tahun depan.

Anies menegaskan menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI
Jakarta dalam memutuskan menaikkan UMP. Dia memberi gambaran bahwa pada tahun tahun
sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir
adalah 8,6%.

"Kami menilai kenaikan 5,1% ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," ujarnya dikutip dari
siaran pers PPID DKI Jakarta, kemarin Sabtu (18/12/2021).

Siaran pers tersebut menyajikan hasil kajian Bank Indonesia bahwa proyeksi pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%, inflasi akan terkendali pada posisi
3% (2-4%) dan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang
memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3%.

Atas hal tersebut Anies mengambil keputusan merevisi dan menaikkan upah minimum provinsi
tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854, naik 5,1% atau Rp 225.667 dari UMP 2021.

89