Page 95 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Judul Pengusaha Heran, Kok Gubernur Nggak Nurut Pemerintah Pusat soal
UMP?
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5882435/pengusaha-
heran-kok-gubernur-nggak-nurut-pemerintah-pusat-soal-ump
Jurnalis Aulia Damayanti
Tanggal 2022-01-03 17:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Pada
prinsipnya perusahaan ini itu adalah regulasi sedangkan pemerintah pusat regulatornya.
Pemerintah seperti Gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kok bisa melanggar
aturan yang ada dibuat oleh pemerintah pusat?

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta)
Rekomendasi ini sidang lho ya bukan rapat. Harus sidang yang benar itu kan Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021. Karena itu sudah melalui proses sidang, ada
berita acaranya

negative - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Kami
mengajukan gugatan ke PTUN yang gugatannya ke Pak Gubernur atas kebijakannya. Salah
satunya gugatannya itu membatalkan Kepgub Nomor 1517 dan menghidupkan kembali Kepgub
yang lama. Mudah-mudahan nggak sampai minggu depan. Masih banyak waktu mudah-
mudahan kita minggu ini sudah selesai dan kami berikan

Ringkasan

Para pengusaha memastikan akan menguggat Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Targetnya
pekan ini gugatan itu bisa dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Wakil Ketua Dewan
Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan gugatan itu dilayangkan
karena menurutnya, Anies juga sudah melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

94