Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2020
P. 120

Title          GARDA BMI : MENAKER HARUS TEGAS LAKSANAKAN KEPMENAKER NO. 151/2020
               Media Name     rri.co.id
               Pub. Date      21 April 2020
                              http://rri.co.id/post/berita/825397/info_publik/garda_bmi_menaker_haru
               Page/URL       s_tegas_laksanakan_kepmenaker_no_1512020.html?utm_source=terbaru_widge
                              t&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Kalangan pengguna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong resah dengan
               sejak Menaker menerbitkan Kepmenaker RI No 151 tahun 2020 tentang yaitu
               Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke semua negara
               tujuan termasuk ke Hongkong karena Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 18
               Maret 2020.

               Ketua Asosiasi APPIH Hongkong Limited, Cheung Kit Man pun resah dengan
               terbitnya Kepmenaker No. 151 tahun 2020.

               APPIH Hongkong Limited kemudian bersurat kepada Konjen RI di Hongkong dan
               Menaker yang intinya meminta agar PMI yang sudah memiliki visa agar bisa
               ditempatkan ke Hongkong karena sudah ada majikan yang akan menerima berikut
               jaminan karantina PMI ketika masuk ke Hongkong.

               Mengomentari surat APPIH Hongkong Limited, Wakil Ketua Umum DPP Garda BMI,
               Yusri Albima mengatakan bahwa Menaker harus tetap tegas dalam melaksanakan
               Kepmenaker Nomor 151/2020.

               "Semangat UU Nomor 18 Tahun 2017 ialah adanya pelindungan yang maksimal
               yang harus dijalankan oleh Menaker Ida Fauziah kepada PMI di manapun berada.
               Termasuk di Hongkong yang saat ini kami lihat masih dihantui oleh Pendemi virus
               Corona, kita tidak boleh menempatkan PMI ke sana meskipun ada permintaan
               khusus dari Asosiasi APPIH Hongkong," tegas Yusri dalam kiriman rilis di Jakarta,
               Selasa (21/4/2020).

               "Menaker adalah Panglima dalam menegakkan UU 18/2017 dan aturan turunannya,
               termasuk dalam hal dimaksud adalah Kepmenaker 151/2020 dan juga Surat Edaran
               BP2MI. Nanti, setelah Covid 19 berlalu atau WHO menyatakan sudah hilang dan
               sirna dari negara-negara pandemi, termasuk Hongkong, maka silahkan Pemerintah
               mencabut Kepmen 151, dan P3MI segera berlomba-lomba untuk menempatkan PMI
               sesuai ketentuan yang berlaku. Saya sangat faham dan mengerti kegundahan dan
               kegelisahan para Pelaku Penempatan dari P3MI, tapi akan sangat mulia menurut
               saya bila sama-sama mematuhi dan melaksanakan Kepmen 151. Bahkan BP2MI pun
               telah menghentikan proses penempatan G to G" ke Korea.

               Menurut Yusri, sejak Pendemi Covid-19 ini menyebar ke seluruh dunia, Hongkong
               menjadi salah satu negara terdekat dalam radius penyebarannya virus asal China
               ini. Meskipun penanganannya terlihat baik dalam publikasi media, namun sebagai




                                                      Page 119 of 139.
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125