Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2020
P. 56
Menurut Rully, pasal yang dicurigai sebagai karpet merah tenaga kerja asing adalah
ketentuan Pasal 89 RUU Ciptaker yang mengubah atau menghapus beberapa
ketentuan dalam UU/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan aturan tersebut, dikhawatirkan akan terjadi invasi tenaga kerja asing
sehingga Indonesia dibanjiri pekerja asing yang menggusur posisi pekerja
Indonesia.
''Kalau kita cermati secara mendalam, kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu
muncul. Karena aturan terkait TKA ke Indonesia tetap tidak berubah. Beberapa
peraturan di bawah Undang-undang yang mengatur soal mekanisme perizinan
masuk bagi tenaga kerja asing tetap berlaku,'' katanya.
Selain itu, tambahnya, kemudahan aturan masuk bagi TKA, hanya bagi profesi
dengan keahlian atau skill tertentu. Kemudian, ada kewajiban bagi pemberi kerja
TKA menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping
TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja
asing.
Rully menyatakan, kemudahan persyaratan dan mekanisme perizinan TKA hanya
berlaku bagi sektor sektor dengan keahlian tertentu, dan tidak untuk semua lahan
pekerjaan.
"Peraturan dalam RUU Ciptaker tidak diperuntukkan bagi seluruh TKA melainkan
untuk TKA dengan skill khusus dimana proses kedatangan mereka menjadi lebih
mudah perizinannya," tuturnya.
Rully kemudian menjelaskan, dalam praktik industri atau lapangan kerja, kerap
ditemukan kendala teknis yang hanya bisa ditangani oleh orang yang memiliki
keahlian khusus. Sayangnya, tenaga dengan keahlian khusus itu bukan tenaga kerja
Indonesia. Atau tenaga ahli dari Indonesia masih sangat terbatas jumlahnya.
Apabila mesin di pabrik mengalami masalah, untuk mendatangkan ahli yang
memang paham kepengurusannya bisa mencapai berbulan-bulan. Sementara
produksi tidak boleh berhenti. Karena mesin mati, otomatis pabrik tidak bekerja. Itu
adalah sebuah kerugian besar.
"Kalau regulasi itu tidak diubah, akan sulit mengharapkan investasi cepat masuk.
Sebab belum apa-apa calon investor sudah dihadapkan pada birokrasi panjang
untuk mendatangkan ahli dari negara luar yang paham teknis operasional mesin
tertentu," paparnya.
Sebelumnya Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Bhima Yudhistira melihat sejumlah pasal bermasalah khususnya terkait izin
lingkungan dan ketenagakerjaan isinya tidak berpihak pada pengusaha lokal dan
pekerja.
Page 55 of 139.
