Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2020
P. 57
"Misalnya dalam klaster pangan justru terjadi liberalisasi impor. Dalam klaster
ketenagakerjaan terdapat pasal-pasal yang menguntungkan TKA, khususnya izin
dipermudah ketika TKA bekerja di startup," ungkapnya.
Menurut Bhima, seharusnya pemerintah pusat cukup menghapus sejumlah aturan
memperbaiki hubungan dengan pemerintah daerah dan menghapus sejumlah
aturan di kementerian yang dinilai tumpang tindih dan menghambat investasi.
Bhima melihat beberapa poin dalam RUU ini lebih berpihak kepentingan pedagang
yang yang mencari rente. Karena itu, ia menduga sejumlah pasal yang masuk dalam
RUU tersebut merupakan pasal titipan.
"Misalnya dalam klaster pangan justru terjadi liberalisasi impor. Ada pasal yang
justru menguntungkan importir ketimbang produsen lokal. Ini siapa yang mau
dibela," ujarnya. (Che/E-1).
Page 56 of 139.
