Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 AGUSTUS 2019
P. 71

Guna memperlancar penerapannya, pihaknya melakukan diskusi yang intensif atau
               "focus group discussion" (FGD) dengan Pemerintah Kota Madiun. Diskusi tersebut
               digelar di Bojonegoro pada Sabtu (3/8) dengan mengundang Wali Kota Madiun
               Maidi, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kejaksaan Negeri
               Madiun, dan Kemenag Madiun.

               Dalam diskusi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Madiun memberikan sosialisasi
               bahwa berdasarkaan aturan, setiap orang, termasuk orang asing, yang bekerja

               paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan
               sosial, baik itu pekerja penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), pekerja
               formal, pekerja informal, non-ASN, maupun buruh harian lepas.

               Namun, hal yang terjadi di lapangan, masih banyak tenaga kerja yang belum
               dilindungi jaminan sosialnya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga diperlukan
               keterlibatan pemerintah daerah, kejaksaan, dan semua pihak terkait dalam
               memberikan pemahaman tentang BPJS Ketenagakerjaan.

               Melalui kegiatan tersebut, Edy berharap semua dinas yang belum mendaftarkan
               pegawai non-ASN di lingkungannya segera mendaftar kepesertaan BPJS
               Ketenagakerjaan, seperti guru dan pegawai tidak tetap di Dinas Pendidikan, Dishub,
               dan Kemenag.


               Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi kegiatan FGD yang digelar BPJS
               Ketenagakerjaan setempat guna meningkatkan kepesertaannya. Pihaknya sangat
               mendukung bahwa semua tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan jaminan
               sosial.

               "Termasuk juga semua pekerja di Kota Madiun. Jadi pendekatannya harus jelas.
               Misal mau masuk hijau, kuning, atau biru. Saya yakin dengan pendekatan yang jelas
               dan keterlibatan semua pihak, jaminan sosial yang menjadi hak semua pekerja
               dapat terwujud di Kota Madiun," katanya.


               Sementara, Data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Madiun mencatat jumlah
               kepesertaan aktif hingga akhir Mei 2019 di wilayah kerja setempat telah mencapai
               169.048 orang.

               Terinci dari PU mencapai 81.552 peserta dengan jumlah perusahaan sebanyak
               5.812 perusahaan, pekerja BPU di wilayah Cabang Madiun mencapai 9.429 orang,
               sektor PMI mencapai 11.994 orang, dan sektor pekerja proyek mencapai 66.073
               orang.



                                                       Page 70 of 151.
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76