Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 AGUSTUS 2019
P. 73
Title BURUH TAK INGIN KENAIKAN UPAH DIBATASI
Media Name okezone.com
Pub. Date 03 Agustus 2019
https://economy.okezone.com/read/2019/08/03/320/2087297/buruh-tak-ingi n-
Page/URL
kenaikan-upah-dibatasi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Serikat buruh menolak rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai
bakal merugikan hak-hak buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
menilai upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi dengan merevisi Undang-
Undang Ketenagakerjaan karena dianggap kaku serta tidak ramah investasi, tidaklah
tepat.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah
revisi dinilai malah menekan kesejahteraan buruh. Apalagi jika arahnya adalah
untuk menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, hingga
membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini produksi.
Dia menyebut alasan para pelaku usaha dan pemerintah mendorong revisi UU
Ketenagakerjaan untuk mendongkrak investasi adalah hal yang mengada-ngada.
"Undang-undang ini bunyinya tentang ketenagakerjaan, bukan tentang investasi.
Kalau mau revisi ya yang diubah Undang-undang Penanaman Modal Asing, Undang-
undang Perindustrian, Undang-undang Perdagangan, atau Undang-undang
Perekonomian Nasional," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/8/2019).
Berbeda dengan sikapnya yang menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan, buruh
justru mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (PP 78/2015) segera direvisi.
"Jangan sampai ada kesan, ketika buruh yang meminta revisi tidak kunjung
direalisasi. Tetapi giliran pengusaha yang meminta cepat sekali dituruti," ujarnya.
Menurut dia, PP 78/2015 lebih mendesak untuk direvisi. Sebab keberadaan beleid ini
membatasi kenaikan upah buruh hanya sebatas pada inflasi dan pertumbuhan
ekonomi.
Page 72 of 151.
