Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020
P. 125

"Saya  sebagai  pemerintah  ingin  menyampaikan  terima  kasih  atas  dukungan,  partisipasi
              masyarakat, terutama dari keluarga besar NU melalui  LAZISNU  ," kata Ida saat menyambut
              Etty. Turut menjemput kepulangan  Etty  yakni Kepala BP2MI, Benny Ramdhani; Wakil Ketua
              MPR, Jazilul Fawaid; anggota Komisi IX DPR, Anggia  Ermarini  dan  Nihayatul  Wafiroh. Ida
              menegaskan,  peran  masyarakat  dan  advokasi  dari  perwakilan  Indonesia  untuk  Arab  Saudi
              sangat besar atas pembebasan dan kepulangan  Etty  ke Indonesia.

              "Saya kira ini kerja teman-teman perwakilan kita yang sudah mengadvokasi kepada Bu  Etty  ,
              dan akhirnya beliau dibebaskan dengan diyat yang harus dibayar. Diyat itu atas dukungan dari
              seluruh masyarakat, termasuk temen-temen Komisi IX yang mensupport juga," kata Ida.

              Sebagaimana diketahui,  Etty  merupakan PMI asal Majalengka, Jawa Barat, yang lolos dari
              hukuman  mati  di  Arab  Saudi  berkat  tebusan  4  juta  riyal  atau  Rp  15,5  miliar.  Etty    Toyyib
              merupakan PMI yang bekerja di Kota  Taif  , Arab Saudi. Pada 2001,  Etty  didakwa menjadi
              penyebab meninggalnya sang majikan, Faisal al-  Ghamdi. Etty  dituduh meracuni sang majikan.

              Lebih  lanjut,  Ida  menyatakan  komitmennya  untuk  terus  mengadvokasi  PMI  yang  tengah
              mengalami masalah. Ia juga menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menjemput PMI
              yang mengalami masalah imigrasi di Malaysia.

              "Dalam waktu dekat kami akan menjemput temen-temen yang mengalami masalah imigrasi di
              Malaysia yang alhamdulillah dibebaskan dengan tanpa denda. Itu juga atas kerja keras semua
              pihak  melakukan  diplomasi dengan temen-teman di Malaysia," katanya.

              Ida menambahkan ke depan penempatan PMI akan dilakukan dengan Sistem Penempatan Satu
              Kanal  (SPSK).  Menurutnya  dengan  sistem  tersebut,  perlindungan  terhadap  PMI  akan  lebih
              maksimal  karena  berbadan  hukum,  bukan  perorangan.  Sementara  terkait  permintaan
              pembukaan  kembali  penempatan  PMI  ke  luar  negeri,  Ida  mengatakan  sebelum  melakukan
              penempatan PMI, pihaknya masih berkoordinasi dan evaluasi dengan Gugus Tugas dan negara.
              Sebab pandemi COVID-19 masih belum mereda.

              "Kami sedang menyusun protokol untuk penempatan kembali. Kami sedang koordinasi dengan
              gugus  tugas  menyangkut  kesiapan  negara  penempatan.  Jadi  kita  tunda  sementara
              pemberangkatan  karena  memang  semua  negara  penempatan  juga  mengalami  pandemi,"
              tutupnya.
































                                                           124
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130