Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020
P. 144

Tahun 2020, pihaknya telah merekrut 178 yang merupakan bagian dari amanat Undang-Undang
              Nomor  S  Tahan  2016  untuk  mempekerjakan  minimal  2  persen  penyandang  disabilitas  di
              perusahaan.

              "Hari ini kita tentu melakukan lagi bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian
              BUMN, kita terus bersinergi untuk memastikan tidak hanya fasilitas tapi keberpihakan bahwa
              kita  harus  memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  saudara-saudara  kita  yang
              membutuhkan,"katanya di Jakarta, Rabu (22/7).
              "Saya rasa komitmen itu sudah berjalan di BUMN. Tahun ird, kita sudah rre rekrut 178. Ini
              bagian komitmen tadi ibu, 2 persen" sambung Erick.

              Selain fokus bekerja, Erick Thohir meminta dukungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
              untuk  bersinergi  dalam  tugas  tambahan  Kementerian  BUMN.  Yakni,  memastikan  program-
              program yang bisa disinergikan. Seperti kesempatan pembukaan lapangan kerja dengan kondisi
              terkini  sekaligus  memastikan  bantuan  kepada  pekerja  informal  dan  formal  yang  sangat
              membutuhkan hari ini.

              "Kondisi saat ini, kita harus jadi satu paduan. Saya mohon dukungan ibu sec ara penting, karena
              ini bagian yang harus kita laksanakan tugas secara bersama, tidak secara sektoral. Karena tidak
              ada artinya Komite yang dibentuk presiden hari ini tanpa bantuan dari para Menteri, " ujarnya.

              Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
              Kementerian  Ketenagakerjaan  menandatangani  nota  kesepahaman  bersama  dengan
              Kementerian  BUMN  tentang  pelatihan  kerja  dan  penempatan  tenaga  kerja  penyandang
              disabilitas pada BU MN. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
              mengatakan, sesuai amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait P asal 53 ayat
              (1)  yang  tertulis  bahwa  pemerintah,  pemerintah  daerah,  BUMN,  dan  BU  MD  wajib
              mempekerjakan  paling  sedikit  2  persen  Penyandang  Disabilitas  dari  jumlah  pegawai  atau
              pekerja.

              "Kami mengajak bergandengan tangan terutama teman-teman BUMN dan pimpinan perusahaan
              BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
              berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," katanya.
              Dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  saat  ini,  Ida  berharap  BUMN  mempekerjakan  dan  terus
              memberikan  kesempatan  kepada  penyandang  disabilitas  sebagai  wujud  pemenuhan  hal;
              (kompas.com)



























                                                           143
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149