Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020

Harus tegas dikatakan bahwa panduan yang dibuat memang baik adanya. Baik di atas kertas
tentunya. Persoalannya ialah apakah panduan itu tegak lurus dijalankan atau tidak.

Di dalam keputusan Menteri Kesehatan dikatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasai pelaksanaan panduan
pencegahan dan pengendalian covid-19 di perkantoran dan industri. Artinya, pemerintah dalam
setiap strata itu harus memastikan perkantoran dan industri menjalankan seluruh panduan.

Terus terang, pengawasan di setiap strata pemerintahan masih sangat lemah sekalipun
Pemprov DKI Jakarta mengklaim sudah melakukan sidak ke 2.696 perusahaan selama periode
8 Juni hingga 23 Juli. Mungkin saat sidak dilakukan, semua perusahaan mematuhi panduan
yang ada. tapi setelah sidak, dilonggarkan lagi.

Contoh sederhana soal penggunaan masker. Mestinya masker tetap dipakai dengan benar pada
saat berbicara di dalam rapat. Praktiknya, kebanyakan orang melepas masker saat bicara,
masker ditaruh di leher. Masker bukannya menutup hidung dan mulut, melainkan menutup dagu
dan leher.

Jangankan pengawasan perkantoran dan perindustrian secara ketat. Para pejabat saat tampil
di televisi juga mempertontonkan tabiat buruk soal penggunaan masker tidak pada tempatnya
itu.

Perkantoran dan perindustrian menjadi klaster baru penyebaran covid-19 karena terjadi
pembiaran dengan kesadaran penuh. Ada pembiaran yang dilakukan pejabat, ada pula
pembiaran yang dilakukan manajemen di perkantoran dan perindustrian.

Ancaman untuk menutup perkantoran dan perindustrian setelah diketahui terjadinya penularan
covid-19 tidaklah efektif. Jauh lebih efektif jika pemerintah dan manajemen perusahaan
konsisten menjalankan seluruh panduan yang sudah dibuat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Jumat (24/7) mengancam bakal mencabut
izin operasional perusahaan yang diketahui lalai dalam penerapan protokol kesehatan. Menurut
Riza. pembatasan jumlah pegawai maksimum 50% yang masuk kantor kerap diabaikan
perusahaan. Sudah tahu ada pelanggaran, kok tetap dibiarkan, Pak Wagub?

Pemerintah harus serius, sangat serius, mencegah perkantoran menjadi klaster baru penularan
covid-19. Ruangan dengan sirkulasi udara tertutup menjadikan perkantoran sebagai arena yang
rentan penularan. Karena itu, protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan kepadatan orang
dalam ruangan wajib diterapkan, jangan ditawar-tawar lagi.

32