Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020

ANIES BERHARAP PROTOKOL KESEHATAN MENJADI GAYA HIDUP

Masih banyak perusahaan yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.

Fransisco Rosarians / francisco@tempo.co.id

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan tenaga kesehatan menemukan
sejumlah kasus positif baru Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di perkantoran. Penyebaran
ini berpotensi semakin besar dan meluas karena mayoritas warga Ibu Kota telah kembali
beraktivitas dan kurang berdisiplin menjalankan protokol kesehatan.

Untuk itu, Anies meminta setiap pekerja berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Bahkan
dia ingin agar protokol kesehatan bisa menjadi gaya hidup di tengah pandemi." Laporkan kepada
kami kalau ada yang tak menerapkan protokol kesehatan (di kantor)" kata Anies, Sabtu lalu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebanyak 162 orang yang tercatat positif Covid-
19 diduga terinfeksi saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai dilonggarkan pada 4
Juni lalu. Dalam pelonggaran itu, pemerintah mengizinkan perkantoran untuk buka, tapi tetap
menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria meminta pengusaha dan pengelola kantor untuk sungguh-
sungguh menjalankan protokol kesehatan yang menjadi ketetapan pemerintah itu. Misalnya,
tentang aturan hanya 50 persen

karyawan yang dapat bekerja di kantor. Selain itu, mereka harus menjaga physical distancing,
menggunakan masker, dan rutin mencuci tangan. "Pemerintah DKI akan menindak tegas jika
ditemukan perusahaan yang melanggar," kata Riza. "Kantor yang menjadi tempat penularan
Covid-19 juga harus ditutup sementara dan disemprot disinfektan."

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan telah
menggelar inspeksi terhadap 2.696 perusahaan swasta sejak 8 Juli lalu. Hasilnya, 456
perusahaan terbukti melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kata
dia, DKI telah melayangkan surat peringatan pertama ke 351 perusahaan, peringatan kedua
untuk 101 perusahaan, dan empat perusahaan ditutup sementara..

Menurut Andri, beberapa perkantoran, berdasarkan data absensi karyawan, terbukti tak
memberi pembatasan jumlah kapasitas hingga 50 persen. Selain itu, pengusaha dan pengelola
tak serius menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh. Meski
enggan menjelaskan, Andri mengatakan, perkantoran yang melanggar protokol kesehatan
mendapat denda Rp 25 juta.

"Sebenarnya protokol kesehatan ini pekerjaan mudah. Cuma banyak dijadikan basa-basi. Jadi
asal ada saja, tapi tidak diterapkan," kata Andri.

Kepala Dinas Kesehatan DKl Jakarta Widyastuti mengatakan hasil kegiatan active case finding
telah memetakan pergeseran kluster pasien positif dari permukiman padat dan pasar tradisional
ke perkantoran. Menurut dia, kluster perkantoran tersebut tersebar di sejumlah tempat, seperti
lembaga pemerintah pusat, internal Pemprov DKI, badan usaha milik negara, swasta, dan
organisasi perangkat daerah di DKI. "Mereka sudah melaporkan," kata Widyastuti.
Toh, meski demikian, Widyastuti mengatakan, kluster perkantoran tak berawal dari interaksi a
ntar-pegawai semata. Menurut dia, PSBB ti-ansisi yang melonggarkan kegiatan masyarakat di
luar rumah membuka potensi penularan di sejumlah tempat jika tak ada kedisiplinan dalam
pelaksanaan protokol kesehatan pribadi dan komunitas.

6