Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020
P. 11

"Yang tidakbisadihindarkan lagi, terutama pada saat ruang rapat Bisa jadi, ini karena individu
              yang memiliki insentitas mobilitas tinggi di luar kantor yang mempunyai pergerakan di ruang
              lainnya saat di lapangan. Jadi harus diperketat," kata Purwanto.

              Purwanto  mengatakan,  saat  melakukan  aktivitas  perkantoran,  tetap  harus  dibatasi  sebagai
              tindakan  preventif,  seperti  melakukan  pekerjaan  di  rumah.  Aturan  protokol  kesehatan  saat
              memasuki gedung perkantoran harus tetap diperketat agar tidak ada pelonggaran.

              "Harus  ada  pembatasan,  seperti  kantor  melakukan  rapid  test  massal  untuk  antisipasi  atau
              melakukan lockdown minimal klaster tertentu saja," kata dia.

              Beri peringatan

              Wakil Gubernur DKI Jakarta Ah-mad Riza Patria atau Ariza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta
              akan memberi peringatan kepada perkantoran di .Jakarta yang tidak menerapkan pemberlakuan
              kapasitas 50 persen selama perpanjangan pembatasan sosial beskala besar (PSBB). Bahkan, tak
              segan-segan akan mencabut izin jika masih ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang
              ditetapkan.

              "Kalaumasih  ada  (pelanggaran),  silakan  sampaikan  kepada  kami.  Apabila  tidak  patuh  atau
              melanggar, kami akan tindak, kami akan beri teguran tertulis, kami tutup sementara, bahkan
              kami cabut izinnya," kata Ariza, beberapa waktu lalu.

              Ariza beralasan, munculnya klaster Covid-19 di lingkungan perkantoran dalam beberapa hari
              terakhir ini banyak berasal dari aktivitas perkantoran. Menurut Ariza, kemunculan itu teijadi
              akibat ketidaktaatan dalam menjalankan protokol kesehatan.

              Pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan penyebaran Covid-19 meluas seperti itu secara
              otomatis meningkatkan angka positif Covid-19 di Jakarta. Oleh sebab itu, dia menindak tegas
              adanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19.
              Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta telah memberi sanksi kepada sejumlah restoran yang
              melebihi kapasitas yang ditetapkan. "Beberapa restoran yang terbukti melebihi kapasitas sudah
              kami beri denda sampai sebesar Rp 25 juta," ujar dia.

              ratihwidihastutifeva rianti'antara ed: bilal ramadhan






























                                                           10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16