Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020
P. 92
positive - Ilhamsyah (Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) Dia harus
menunaikan janjinya kepada kepentingan investasi, kepentingan modal untuk membuat aturan
hukum atau undang-undang yang memberikan karpet merah bagi kepentingan kapitalisme itu
sendiri
neutral - Tirto (None) Waktu itu saya jamin tidak akan ada sidang-sidang, itu di masa reses
supaya jangan sampai mereka merasa kecolongan. Tetapi dalam pertemuan itu, saya juga
ngomong bahwa rapat-rapat FGD, apalagi menerima aspirasi masyarakat tentang omnibus law
itu kita tetap jalan
neutral - DJoko Tjandra (politikus Partai Gerindra) Saya kan enggak boleh juga sudah ada
keputusan di Bamus kemudian saya melarang tidak boleh ada rapat ya
Ringkasan
DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU
Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.
DPR INGKAR JANJI & TETAP BAHAS OMNIBUS LAW RUU CILAKA SAAT RESES
DPR dinilai ingkar janji karena tetap membahas draf omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu RUU
Cipta Tenaga Kerja atau Cilaka] di masa reses.
"Apakah akan ada rapat, sidang, di masa reses?" "Enggak boleh, enggak boleh. Kami harus ke
dapil. Menurut tatib [tata tertib], kami nanti ya susahlah kalau kami rapat, kalau enggak ke
dapil." Percakapan itu terjadi antara perwakilan demonstran yang menolak omnibus law RUU
Cipta Kerja [dulu disebut Cilaka] dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis
(16/7/2020). Demonstran menanyakan apakah akan ada rapat pembahasan RUU Cilaka selama
masa reses DPR.
DPR memasuki masa reses sejak 16 Juli 2020 sampai 17 Agustus 2020 mendatang. Pada masa
ini, semestinya legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi
masyarakat.
Perwakilan demonstran kemudian menjelaskan alasan menyampaikan pertanyaan itu. Sebab
kata mereka, pada masa reses sebelumnya, DPR juga menggelar rapat. Dasco pun
membenarkan adanya rapat konsultasi pimpinan yang membahas keamanan Idulfitri kemarin.
"Karena untuk situasi tertentu itu boleh [rapat saat reses]" kata Dasco.
"Berarti dimungkinkan, Pak?" balas perwakilan demonstran.
"Oh enggak, jadi kami ngomong enggak ada pembahasan," tegas Dasco.
" Omnibus law maksudnya. Apakah akan ada pembahasan omnibus law , persidangan
pembahasan omnibus law saat reses?" tanya perwakilan demonstran lagi.
"Enggak ada sidang-sidang," kata Dasco menegaskan.
Namun fakta di lapangan, jaminan itu ternyata hanya berlaku seminggu. Kamis (23/7/2020), di
tengah masa reses, Badan Legislasi DPR RI justru menggelar rapat untuk membahas daftar
inventaris masalah dari Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha RUU
Cipta Kerja.
91
