Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020

"Wakil rakyat yang tidak kembali ke dapil mungkin bukan wakil rakyat, tetapi wakil makhluk
antah berantah," ujar Lucius.

Lucius pun menilai DPR melakukan tebang pilih, karena hanya mengebut pembahasan RUU
Cipta Kerja padahal saat ini ada 38 RUU Prioritas lainnya yang harus diselesaikan pada 2020.

Pada saat bersamaan, pimpinan DPR pun mementahkan rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP)
dengan Bareskrim, Ditjen Imigrasi, dan Jampidum untuk membahas skandal DJoko Tjandra.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin beralasan pada masa reses semua anggota harus berkegiatan
di luar sesuai tata tertib.

"Ini kan aneh, tatib sama-sama mengatur soal kegiatan reses yang dilakukan DPR di luar
parlemen, tetapi pimpinan DPR ternyata tebang pilih. Pembahasan RUU Cipta Kerja dibolehkan
pada saat reses, padahal ini jelas-jelas membuat anggota tidak bisa kembali ke dapil," kata
Lucius.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai ngototnya
pemerintah dan DPR merampungkan RUU Cipta Kerja menegaskan keberpihakan mereka
kepada pemodal, baik dalam negeri maupun asing, alih-alih kepada masyarakat.

Menurut dia, itu adalah timbal balik terhadap kaum pemodal yang telah menopang kekuasaan
selama ini.

"Dia harus menunaikan janjinya kepada kepentingan investasi, kepentingan modal untuk
membuat aturan hukum atau undang-undang yang memberikan karpet merah bagi kepentingan
kapitalisme itu sendiri," kata Ilhamsyah kepada reporter Tirto , Kamis (23/7/2020).

Karena itu, kata dia, buruh akan kembali merapatkan barisan. Ilhamsyah mengatakan pihaknya
dan serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan
menggelar konsolidasi nasional menyiapkan aksi yang lebih besar dari aksi Minggu lalu.
Respons DPR Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya tidak pernah berjanji
tidak membahas RUU Cipta Kerja. Yang ia janjikan dalam pertemuan Minggu lalu adalah, tidak
ada sidang pengambilan keputusan, dalam hal ini sidang pengambilan keputusan tingkat 1 dari
badan legislasi untuk dibawa ke sidang paripurna.
"Waktu itu saya jamin tidak akan ada sidang-sidang, itu di masa reses supaya jangan sampai
mereka merasa kecolongan. Tetapi dalam pertemuan itu, saya juga ngomong bahwa rapat-
rapat FGD, apalagi menerima aspirasi masyarakat tentang omnibus law itu kita tetap jalan,"
kata Dasco kepada reporter Tirto pada Kamis (23/7/2020).

Dasco juga menyebut pada masa sidang, Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah merestui
adanya rapat pembahasan RUU pada saat reses. Namun Bamus tidak merestui rapat dalan
rangka pengawasan sebagaimana yang akan dilakukan Komisi III terkait skandal Djoko Tjandra.

"Saya kan enggak boleh juga sudah ada keputusan di Bamus kemudian saya melarang tidak
boleh ada rapat ya," ujar politikus Partai Gerindra ini.

(tirto.id - Politik ) Reporter: Mohammad Bernie Penulis: Mohammad Bernie Editor: Abdul Aziz

93