Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020

Title WAPRES: PEMERINTAH TERBUKA DIALOG RUU OMNIBUS LAW
Media Name republika.co.id
Pub. Date 23 Januari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/20/01/23/q4j6on428 -wapres-
Page/URL
pemerintah-terbuka-dialog-ruu-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah masih mengkaji isi draf RUU
Omnibus Law. Untuk itu, ia mengatakan, pemerintah terbuka untuk menerima
masukan dari berbagai pihak terkait draft rancangan undang-undang (RUU)
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Ma'ruf mengatakan dialog khususnya terkait poin-poin yang menjadi persoalan.
"Kalau pemerintah itu kan selalu juga mendengar berbagai pihak jadi melakukan
dialog-dialog dengan pihak buruh, pengusaha dan pihak-pihak yang terlibat," ujar
Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

Ma'ruf mengatakan hal itu untuk memastikan penyusunan RUU Omnibus Law harus
didasari kesepakatan semua pihak, bukan sepihak dari pemerintah. Pernyataan
tersebut disampaikan Ma'ruf sekaligus membantah bahwa pemerintah terlalu
tergesa-gesa sehingga menyusun Omnibus Law dalam waktu singkat.

"Penyusunan itu didasari kesepakatan-kesepakatan sehingga tidak menimbulkan
reaksi, kalau pun ada prinsip-prinsip tapi perlu ada penyempurnaan karena juga
dengan daerah karena menyangkut soal daerah, perburuhan, pengusaha dan pihak
pihak lain," ujarnya.

Kendati demikian, Ma'ruf juga mengamini keinginan pemerintah agar draft RUU
Omnibus Law ini bisa diselesaikan segera. "Tapi, realisasinya kan tergantung
pembicaraan di DPR. Saya sih mengharapkan kalau cepat, bagus, artinya kita sudah
mengantisipasi hal-hal yang selama ini jadi hambatan terutama dalam proses
investasi, tenaga kerja, perpajakan," katanya.

Sebelumnya, ratusan buruh yang melakukan aksi di depan Gedung DPR beberapa
waktu lalu. Mereka menyoroti penyusunan RUU Omnibus Law oleh pemerintah yang
dinilai terlalu terburu.

Mereka meminta pemerintah dan DPR tak tergesa-gesa dalam merumuskan
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. "Kalau tetap terburu-buru, pasti akan ada
gerakan aksi yang begitu besar. Semua serikat buruh menolak omnibus law. Tidak
ada satupun, boleh diperiksa," ujar Said Iqbal di Kompleks Parlemen RI, Senayan,
Jakarta, Senin (20/1).

Page 33 of 62.