Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 32
Title RUU CILAKA BIKIN BURUH KALAH SAING DENGAN TENAGA KERJA ASING?
Media Name tirto.id
Pub. Date 23 Januari 2020
Page/URL https://tirto.id/ruu-cilaka-bikin-buruh-kalah-saing-dengan-tenaga-kerj a-asing-euiD
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Salah satu alasan buruh menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja
(RUU Cilaka) adalah peraturan sapu jagat ini mempermudah akses untuk tenaga kerja
asing. Mereka merasa itu mempersempit lapangan kerja untuk orang lokal--meski
secara umum tidak ada korelasi antara jumlah tenaga kerja asing dengan jumlah
pengangguran.
Saat ini penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan--peraturan yang akan dianulir setelah RUU Cilaka disahkan. Di
sana ditetapkan beberapa rambu yang harus dipatuhi perusahaan jika hendak merekrut
orang asing.
Salah satunya adalah perusahaan harus mengantongi izin tertulis dan memberikan
rencana detail ke pemerintah, termasuk berapa lama dia mengontrak tenaga kerja
asing, dan apa persisnya yang tenaga kerja asing itu akan kerjakan.
Pemberi kerja juga wajib menunjuk orang lokal sebagai tenaga pendamping dalam
rangka alih keahlian, serta memulangkan yang tenaga kerja asing ke negara asal
setelah kontrak habis.
Pasal 46 UU Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa: "Tenaga kerja asing dilarang
menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu."
Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kahar S Cahyono mengatakan mereka menolak peraturan ini karena hanya akan
melanggengkan ketimpangan kemampuan antara pekerja asing dan lokal.
Saat ini saja, katanya, "lebih dari setengah pekerja kita adalah lulusan SMP ke bawah."
Menurutnya yang semestinya dipercepat pemerintah dan pelaku usaha adalah
meningkatkan kualitas pekerja lokal agar punya kemampuan setara pekerja asing.
Ia khawatir timpangnya keahlian mempersulit masyarakat mendapat kerja. Toh sudah
bekerja saja para buruh masih harus berhadapan dengan sistem kerja kontrak dan alih
daya (outsourcing) yang membuat mereka rentan.
"Apalagi jika ada kebijakan dari negara asing yang berinvestasi di Indonesia, yang
mensyaratkan agar tenaga kerjanya juga berasal dari mereka. Maka bisa jadi, lapangan
pekerjaan yang tersedia itu bukan untuk kita," ujarnya.
"Ini soal memproteksi agar lapangan kerja yang tersedia bisa dimaksimalkan pekerja
Indonesia," ia menegaskan.
Page 31 of 62.
