Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 108
Title APINDO DESAK PEMERINTAH RAMPUNGKAN REVISI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 09 Agustus 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4033997/apindo-desak-pemerintah-r ampungkan-
Page/URL
revisi-uu-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang
(UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Revisi tersebut dibutuhkan
untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
"Rakyat miskin kita 96,8 juta orang, ini salah satunya gara-gara UU 13. Ke depan
kita harus melihat UU untuk penciptaan lapangan kerja, bukan seolah untuk
mengurangi hak-hak normatif para pekerja," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta,
Jumat (9/8).
Hariyadi mengatakan, revisi UU Ketenagakerjaan ini tidak akan mengurangi hak
normatif pekerja. Namun akan menjadi suatu alat untuk menyerap tenaga kerja
lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 60 persen.
"Kalau hak normatif pekerja kan tidak mungkin juga dikurangin. Problem serius
negara ini adalah hampir 60 persen tamatan SMP ke bawah dan orang miskin masih
besar karena tidak bisa punya kerja dan tidak dapat terserap di pekerjaan yang
layak," jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, Apindo sudah menyiapkan draft yang akan diusulkan kepada
pemerintah. Pihaknya juga meminta semua stakeholder memberi masukan kepada
pemerintah agar seluruh masalah ketenagakerjaan di Indonesia bisa terselesaikan.
"Kami Apindo menyiapkan drafnya, masing-masing pihak menyiapkan draf. Kalau
ada pihak yang punya kepentingan menentang kami mengimbau lihat dulu faktanya
yang terjadi. Saya berharap semua pihak memberikan drafnya," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan menteri Kabinet Kerja
di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan
Jokowi membahas usulan revisi UU Ketenagakerjaan.
"Ini ketenagakerjaan, rencana Undang undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan,"
ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).
Menurut Moeldoko tidak tertutup kemungkinan UU Ketenagakerjaan tersebut
direvisi. Namun, Jokowi terlebih dahulu mendengarkan masukan baik dari para
menteri maupun asosiasi pengusaha. "Kita dengerin suaranya teman-teman dari
asosiasi," kata dia.
Page 107 of 142.
