Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 114
Menaker menilai, jumlah tersebut masih sangat kurang, meskipun secara
keseluruhan, jumlah BLK yang dioperasikan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah baru sekitar 305 BLK.
Bahkan jika ditambah dengan training center industri dan LPK Swasta, kapasitas
pelatihan pun masih kurang.
"Tentu ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak," katanya.
Menaker berharap, SP/SB di Indonesia dapat mencontoh UNI MLC, dimana mereka
juga terlibat dalam pembangunan SDM.
"Di Indonesia sejauh yang saya tahu, tidak ada," terangnya.
Pertemuan Menaker dengan WIT dan UNI MLC adalah dalam rangka berbagi
informasi terkait keterlibatan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dalam
mengembangkan pelatihan vokasi di Malaysia.
Selain itu juga bertukar informasi pembentukan WIT di Malaysia, meliputi
kelembagaan dan tata kelola dan sumber pendanaan. Selain itu juga keterlibatan
dan share responsibilities antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam
WIT.
Pertemuan ini juga merupakan upaya penjajakan potensi kerja sama program dan
sharing best experiences dalam rangka peningkatan program dan kurikulum di BLK
dan Politeknik Ketenagakerjaan milik Kemnaker;
"Kami berharap, ke depan juga ada pertukaran pelajar/instruktur BLK dan Politeknik
Kemnaker, serta pembentukan sandwich programme bekerja sama dengan
Politeknik Ketenagakerjaan," pungkasnya.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono; Kepala
Biro KLN Kemnaker, Indah Anggoro Putri; Kepala BNSP, Kunjung Masehat; Direktur
Umum BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto; dan Tim Komite Pelatihan Vokasi
Nasional (KPVN).
Page 113 of 142.
