Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 134
mereka mengundang pihak yang berkompeten. Sehingga pihaknya tidak hanya asal
menolak, tapi meski nantinya menolak namun mereka memiliki landasan mapun
konsep yang jelas.
"Ketika revisi ini dipaksakan kita sudah memiliki draft sandingan untuk disampaikan
pada pemerintah, DPR juga. Sikap kami jelas jika nanti hasil revisi merugikan buruh
jelas kami akan menolak, sepanjang itu merugikan buruh dan mengurangi hak yang
ada. Dasar hukumnya berdasarkan kajian ini melaui FGD aagar teman-teman
(serikat kerja) nanti paham," kata dia ketika ditemui di Verrona Hotel, Jumat, 9
Agustus 2019.
Sebaliknya, jika hasil revisi mengakomodir kebaikan kedua belah pihak, serikat
pekerja bisa menerimanya. Tapi kalau hanya rengekan pengusaha yang didengar,
tentu mereka akan lawan karena yang mereka dengar revisi diilakukan sebagai
respon pemerintah setelah menerima teman-teman pengusaha.
"Mereka pengusaha meminta revisi soal pesangon hanya diberikan 5 bulan gaji
untuk Indonesia saat ini adalah 9 bulan gaji, kemudian pemberian upah minta
fleksibel tidak lagi ada UMSK, mereka mintanya upah tunggal minumum seperti
daerah-daerah di Eropa, Asia itu yang itu yang itu yang sedang mereka bangun,"
kata dia.
Menurut dia, pemerintah nampak sudah merespon dan sudah beberapa kali
digaungkan ke tengah publik oleh presiden, wakil presiden termasuk oleh menteri
tenaga kerja. Intinya UU tersebut perlu direvisi demi iklim investasi yang ramah.
"Undang-undang ini sejak 2003 sampai sekarang tidak ada persoalan, ketika
dipaksakan kita sudah mempunyai nilai konsep dan kita minta dilibatkan untuk
membahas itu karena kan pembuatan undang-undang harus melibatkan kelompok
masyarakat yang berhubungan secara langsung," ucap dia.
Diakui dia, terkait pembasahan revisi UU tersebut masih tarik ulur karena aroma
politiknya begitu kental. Pembahasan bisa dilakukan setelah pelantikan presiden,
pembentukan kabinet baru dan DPR.
Ketua FSP LEM SPSI Jawa Barat Sidarta menambahkan, tugas serikat pekerja
memperjuangkan kepentingan dan hak mereka agar ada kepastian masa depan
jangan sampai rugikan pekerja. "Revisi UU yang beredar tentu itu sangat
meresahkan kaum pekerja di seluruh Indonesia. Kami tidak hanya asal melakukan
penolakan tapi perlu kajian mendalam. Silakan saja revisi tapi jangan sampai
merugikan salah satu pihak apalagi eksploitasi kaum pekerja," kata dia.
Page 133 of 142.
