Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 135
Menurut dia, peraturan perundangan harus minimal mengandung 2 unsur yaitu
adanya perlindungan semua pihak dan yang kedua mengandung unsur keadilan.
Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Balai Latihan Kerja Pekerja Migran
Indonesia (BLK-PMI) Disnakertrans Jawa Barat, Teguh Khasbudi mengatakan, setiap
perundangan yang diberlakukan perlu respon dari komponen masyarakat termasuk
regulator atau pemerintah. Dengan FGD ini, selagi belum ada kepastian, sikap
serikat buruh terlihat lebih bijak.
"Siapapun bisa menerima maupun menolak. Tentu mekanisme harus ditempuh.
Apabila subtansi pasal merugikan salah satu pihak misalnya pada pekerja atau
memberatkan Apindo maka perlu respon masyarakat dulu," tutur dia.
Diakui dia, sampai saat ini pemerintah belum mendapatkan pasal mana yang akan
diubah. Dia berharap tidak merugikan semua pihak. "Kita akan Sampaikan aspirasi
pekerja. Gerakan ini perlu kita contoh, himpun pendapat di tempat yang
representatif. Pemerintah pusat pastinya sudah paham dan akan undang semua
komponen dan libatkan agar tidak ada kisruh," tutur dia.
Page 134 of 142.
