Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019

"Sepanjang merugikan buruh ya kami tolak, tapi harus ada dasar hukum makanya
kami lakukan kajian," katanya.

Menurut Roy, buruh akan merespons positif sepanjang revisi tersebut
mengakomodir kedua belah pihak. Namun, kalau hanya rengekan pengusaha
didengar tentu akan dilawan karena, ia mendengar revisi ini muncul ketika
pemerintah menerima para pengusaha.

"Pengusaha minta fleksibel nggak ada UMSK tapi upah tunggal tidak ada minimum

seperti di Eropa dan Asia," katanya.

Konsep tersebut, kata dia, yang akan mereka usung untuk membangun kepada
pemerintah. Tak hanya Presiden, Wakil Presiden pun telah menyatakan di media
bahwa upah harus diperbaiki.

"Kami tak turun ke jalan tapi menggelar FGD. Jadi ketika revisi dipaksakan ini lho
udah siap. Kami minta dilibatkan karena pembuatan Undang-undang harus
melibatkan pihak terkait yaitu buruh juga," katanya.

Saat ini, kata dia, revisi aturan tersebut masih tarik ulur. Semuanya, saling
menunggu karena pasti ada reaksi.

"Kalau nggak jadi revisi ya bagus, nggak ada kekosongan hukum dan nggak

mendesak ini hanya dorongan pengusaha," katanya.

Senada dengan Roy, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhammad Sidharta
mengatakan, tugas organisasinya memperjuangkan kepentingan dan hak buruh
agar ada kepastian masa depan. Ketika pertemuan para pengusaha di istana
menyebar di medsos, maka buruh melakukan kajian agar adil.

"Revisi UU 13/2013 jangan sampai rugikan pekerja. Dua unsur perlindungan dan
keadilan kesemua pihak," katanya.

Saat ini, kata dia, revisi aturan yang menjadi wacana akan direvisi adalah pesangon
dikurangi bahkan dihilangkan, magang, tenaga kerja asing kalau masuk di semua
bidang maka WNI akan hilang kesempatan. Sebelumnya, Menurut Gubernur Jawa
Barat, Ridwan Kamil, untuk mencegah tren relokasi industri berlanjut, maka
Pemprov Jabar akan mempertimbangkan pengkajian ulang kebijakan perumusan
Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

Page 136 of 142.