Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 36

Title          PEMDA DIDORONG LAKSANAKAN PERMENAKER UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      11 Agustus 2019
                              https://nasional.sindonews.com/read/1428800/15/pemda-didorong-laksanak an-
               Page/URL
                              permenaker-untuk-pekerja-migran-indonesia-1565506578
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative
















               Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) akan memanfaatkan
               peluang di era globalisasi. Terkait hal itu, Organisasi Perusahaan Penempatan
               Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) pada Rapat Kerja Nasional 7-8 Agustus,
               membedah Strategi P3MI dalam mencari peluang kerja setelah Undang-Undang
               (UU) Nomor 18/2017 dilaksanakan.

               Ketua Umum DPP Aspataki Saiful Mashud mengatakan, Permenaker No 09/2019 dan
               Permenaker No 10/2019 menjadi topik hangat yang didiskusikan Pengurus DPP dan
               Pengurus Aspataki DPD serta sebagian anggota yang hadir pada Rakernas Aspataki
               2019 di Yogyakarta.

               Filius, Sekretaris Jenderal Aspataki yang memimpin Sidang pertama menyimpulkan
               ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan amanat UU 18/2017, khususnya
               terkait biaya pelatihan yang diamanatkan pasal 40 dan 41 UU Nomor 18/2017
               dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

               "Kami telah melakukan wawancara bahwa mayoritas (atau sebagian besar) Pemda
               belum siap membiayai pelatihan meski Pemda bisa bekerjasama dengan BLK/LPK
               swasta terakreditasi," demikian kata Filius dalam keterangan tertulis, Minggu
               (11/8/2019).

               Pada masa transisi seperti ini sangat dibutuhkan adanya surat edaran dari
               Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi pedoman bagi Pemda dan lebih-lebih
               kepada pekerja migran Indonesia (PMI) dan P3MI.

               Memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) TKI sebagai pembiayaan resmi bagi PMI
               dengan skema KUR dimaksudkan ketika PMI berproses tidak ada lagi kata hutang
               biaya proses, hutang biaya pelatihan, dengan demikian Pemda yang belum siap
               melatih proses penempatan PMI sebagai program nasional tetap berjalan
               sebagaimana mestinya.






                                                       Page 35 of 142.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41