Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 36
Title PEMDA DIDORONG LAKSANAKAN PERMENAKER UNTUK PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 11 Agustus 2019
https://nasional.sindonews.com/read/1428800/15/pemda-didorong-laksanak an-
Page/URL
permenaker-untuk-pekerja-migran-indonesia-1565506578
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) akan memanfaatkan
peluang di era globalisasi. Terkait hal itu, Organisasi Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) pada Rapat Kerja Nasional 7-8 Agustus,
membedah Strategi P3MI dalam mencari peluang kerja setelah Undang-Undang
(UU) Nomor 18/2017 dilaksanakan.
Ketua Umum DPP Aspataki Saiful Mashud mengatakan, Permenaker No 09/2019 dan
Permenaker No 10/2019 menjadi topik hangat yang didiskusikan Pengurus DPP dan
Pengurus Aspataki DPD serta sebagian anggota yang hadir pada Rakernas Aspataki
2019 di Yogyakarta.
Filius, Sekretaris Jenderal Aspataki yang memimpin Sidang pertama menyimpulkan
ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan amanat UU 18/2017, khususnya
terkait biaya pelatihan yang diamanatkan pasal 40 dan 41 UU Nomor 18/2017
dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Pemda).
"Kami telah melakukan wawancara bahwa mayoritas (atau sebagian besar) Pemda
belum siap membiayai pelatihan meski Pemda bisa bekerjasama dengan BLK/LPK
swasta terakreditasi," demikian kata Filius dalam keterangan tertulis, Minggu
(11/8/2019).
Pada masa transisi seperti ini sangat dibutuhkan adanya surat edaran dari
Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi pedoman bagi Pemda dan lebih-lebih
kepada pekerja migran Indonesia (PMI) dan P3MI.
Memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) TKI sebagai pembiayaan resmi bagi PMI
dengan skema KUR dimaksudkan ketika PMI berproses tidak ada lagi kata hutang
biaya proses, hutang biaya pelatihan, dengan demikian Pemda yang belum siap
melatih proses penempatan PMI sebagai program nasional tetap berjalan
sebagaimana mestinya.
Page 35 of 142.

