Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 37
Menurut Saiful, korporasi proses penyiapan sampai penempatan tidak bisa dipisah di
tengah proses, pra penempatan mulai penyiapan dokumen jati diri termasuk
pelatihan sulit dipertanggungjawabkan baik mutu atau ketepatan waktu mengingat
P3MI yang dalam UU Nomor 18/2017 ditugaskan mencarikan job dan menempatkan
PMI kompeten, kerja sesuai perjanjian kerja.
"P3MI ketika mencarikan job order selalu dikaitkan dengan kesiapan dan
kesanggupan kapan P3MI siap menempatkan PMI-nya, sementara P3MI tidak diberi
tugas menyiapkan pra penempatan, inilah yang dimaksudkan kgiatan korporasi
proses PMI menjadi satu kesatuan yang tidak bisa diabaikan," demikian kata Saiful.
Hal ini menjadi aneh jika Pemda yang melatih kemudian P3MI yang menempatkan
dan sesampai di negara penempatan PMI bermasalah karena tidak siap kerja atau
karena kompetensinya standar pelatihan yang berbeda ketika P3MI yang melatih
siang dan malam demi suksesnya PMI. Belum tersedianya anggaran pelatihan bagi
PMI menyulitkan warga yang mau kerja ke Luar Negeri.
Pekerja ladang kebon sawit ke Malaysia yang diwajibkan memiliki kompetensi sama
dengan melarang warga untuk tidak kerja di luar negeri. "Kemana para PMI berlatih
menjadi pekerja ladang sawit? Harus ke BLK atau juga dimana harus sertifikasi?,"
tanya Saiful kepada peserta rakernas.
Pemerintah yang belum siap tidak bisa diartikan kami suka- suka menempatkan PMI
seperti yang dilakukan saat ini maka masa transisi edaran Kemenaker untuk semua
kabupaten/kota diharapkan bisa menjadi pedoman semua pihak.
Sementara itu menjelang penutupan Rakernas di Yogya, Ketua Umum DPP Aspataki
memberi mandat kepada Wakil Ketua Umum Letsman Tendy untuk melakukan
pendekatan kepada Kemenaker baik permasalahan Permenaker Nomor 09/2019
atau Permenaker Nomor 10/2019.
"Hasil pendekatan tersebut diharapkan memberikan kesejukan kepada seluruh PMI
ataupun P3MI," demikian tandas Saiful.
Page 36 of 142.
