Page 82 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 82
terampil yang sesuai, serta meningkatkan daya saing. Saya yakin pelaku industri
akan menyambut baik kebijakan ini," kata Menteri Hanif di kantornya, Rabu, 10 Juli
2019.
Sebagaimana diketahui, tingkat daya saing pekerja Indonesia masih tertinggal.
Survei Institute for Management Development (IMD) pada 2018 menyebutkan, di
ASEAN, daya saing tenaga kerja Indonesia berada pada peringkat keempat setelah
Singapura, Malaysia dan Thailand. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan dan
kurang sesuainya antara pendidikan dengan pekerjaan. Pelatihan vokasi menjadi
salah satu solusi, baik melalui pelatihan, pemagangan berbasis kompetensi maupun
sertifikasi kompetensi.
Dengan banyaknya swasta terlibat dalam menyelenggarakan pelatihaan vokasi,
maka kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki mutu dan akses
pelatihan vokasi akan terwujud, dan kekurangan pekerja trampil di Indonesia akan
dapat terpenuhi.
Menteri Hanif menjelaskan, perbaikan akses dan mutu pelatihan vokasi melalui
kebijakan triple skilling (skilling, upskilling, dan re-skilling) akan semakin efekif
dengan daya dukung insentif pajak pro-vokasi. Seperti diketahui, skilling
diperuntukkan bagi pekerja atau calon pekerja untuk memperoleh keterampilan.
Upskilling diperuntukkan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan guna
peningkatan karir. Sedangkan reskilling diperuntukkan bagi pekerja korban PHK dan
pekerja yang ingin melakukan alih skill dan profesi.
Adapun perbaikan akses pelatihan dilakukan dengan melibatkan Balai Latihan Kerja
(BLK) milik pemerintah, Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) swasta, Training
Center milik industri, Training Center milik kementerian/lembaga pemerintah,
program pemagangan dan sertifikasi kompetensi. "Guna memastikan lulusan
pelatihan sesuai kebutuhan industri, penyelenggaraan pelatihan vokasi melibatkan
dunia industri dan asosiasi profesi, baik dalam penyusunan kurikulum maupun
instruktur. Selain mendapatkan materi, peserta pelatihan harus mengikuti on the job
training dan uji kompetensi," jelas Menaker.
Tahun ini, pemerintah mentargetkan sedikitnya 2 juta peserta pelatihan vokasi dari
berbagai jalur pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
Tiga layer vokasi dilibatkan dalam hal ini, yaitu BLK, SMK dan Politeknik.
Kemarin, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 45 Tahun 2019 yang mengatur
pemberian insentif super tax deduction sebesar 200 persen bagi pelaku usaha dan
pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi. Selain insentif super tax deduction
Page 81 of 142.
