Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 86
Pemberian perlindungan bagi para pekerja tersebut, katanya, bertujuan untuk
mencegah munculnya kemiskinan baru terjadi resiko kecelakaan kerja. "Kami ingin
masyarakat lebih memahami apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Harapan kami
adalah seluruh pekerja, sektor apapun itu, dipastikan mendapatkan perlindungan
BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ainul Khalid.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY
Andung Prihadi Santosa, pihaknya akan meminta Dinas Perizinan dan Penanaman
Modal (DPPM) DIY untuk memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan yang
membandel.
"Ini supaya mereka [badan usaha] mematuhi ketentuan UU dan Permenaker
Ketenagakerjaan. Ini terkait dengan tingkat kepatuhan badan usaha atau
perusahaan yang ada di DIY," katanya usai menggelar Rakorda Pengawasan
Terpadu BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY,
Rabu (7/8/2019).
Selain itu, Disnakertrans juga akan mengupayakan perubahan aturan terkait
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk wilayah DIY. Salah satunya, status Surat
Edaran (SE) Gubernur DIY Sultan HB X No.560/06595 tentang Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja akan ditingkatkan lagi menjadi Peraturan Gubernur
(Pergub) agar posisinya bisa lebih kuat lagi.
"Peningkatan aturan ini juga untuk memperkuat dan mamperluas kepesertaan di
sektor informal nanti," kata Andung.
Secara umum, katanya, coverage kepesertaan badan usaha ke dalam program BPJS
Ketenagakerjaan cukup bagus. Capaiannya saat ini sebesar 97%. Ke depan,
pihaknya akan mendorong kepesertaan lebih luas di sektor informal. Seperti pekerja
bukan penerima upah, nelayan, petani dan kelompok-kelompok keagamaan.
"Tahun ini kami melakukan pengawasan kepada 101 badan usaha, alhamdulilah
sebagian sudah memenuhi tanggungjawabnya," kata Andung.
Page 85 of 142.
