Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 85

Title          BANYAK BADAN USAHA ABAI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA
               Media Name     harianjogja.com
               Pub. Date      09 Agustus 2019
                              https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/08/09/502/1011088/banyak-badan -usaha-
               Page/URL
                              abai-terhadap-perlindungan-hak-pekerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               JOGJA - Sejumlah perusahaan di wilayah DIY terindikasi tidak mematuhi ketentuan
               UU Ketenagakerjaan. Khususnya terkait kepesertaan dalam program jaminan
               perlindungan ketenagakerjaan.


               Kepada Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jogja Adi Hendarto mengatakan
               di wilayah DIY terdapat 11.068 badan usaha dengan 216.835 tenaga kerja. Dari
               jumlah tersebut terindikasi ada badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.

               Pihaknya mencatat ada 478 badan usaha di mana masuk kategori perusahaan wajib
               belum daftar (PWBD) BPJS Ketenagakerjaan. "Mereka seharusnya wajib mengikuti
               program tetapi tidak mengikuti program. Ini jelas merugikan tenaga kerja," katanya,
               Jumat (9/8/2019).

               Selain itu, lanjut Adi, ada 14 badan usaha yang masuk perusahaan daftar sebagian
               (PDS) Upah. Perusahaan ini hanya mendaftarkan sebagian upah karyawannya.
               Kondisi ini berkonsekuensi pada tidak optimalnya manfaat perlindungan sosial

               ketenagakerjaan yang diterima pekerja. Bahkan terdapat 76 badan usaha yang
               masuk kategori perusahaan daftar sebagian (PDS) Program.

               "Satu perusahaan yang PSD tenaga kerjanya. Ini jelas berpotensi merugikan tenaga
               kerja karena sebagian dari mereka tidak menerima manfaat program," katanya.

               Oleh karenanya, kata Adi, BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi DIY akan mendorong penerapan sanksi bagi badan usaha yang tidak
               mematuhi ketentuan UU. Jika penerapan sanksi dilakukan, maka perusahaan yang
               ingin mendapatkan izin ataupun memperpanjang izinnya kalau belum menjadi
               peserta maka izinnya tidak akan dikeluarkan.


               "Kalau mau memperpanjang izin tapi masih ada tunggakan mana perusahaan harus
               membayar dulu tunggakannya. Sebab sampai saat ini ada 723 badan usaha yang
               memiliki piutang [tunggakan]," katanya.






                                                       Page 84 of 142.
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90