Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
sehingga dapat menghindari adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap para
pekerjanya," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, saat menjadi panelis
dalam Pertemuan International Labour Organization (ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik
secara virtual di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Kebijakan kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi
pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.

"Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah
memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal, yang termasuk dalam
kategori miskin dan rentan," ujarnya. Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan
melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang ter-PHK. Pemerintah telah memberikan
insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat, dan hingga
saat ini telah terealisasi lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK.

"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam jangka waktu
dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan
offline) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," katanya. Kebijakan
kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja, seperti padat karya tunai, padat
karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan
kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

"Selanjutnya, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke
Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," ujar Ida. Langkah ketujuh, tambahnya,
menyediakan panduan/pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Utamanya
menyangkut pelindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja
pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.

Selain itu, pekerja yang terkena wabah Covid-19 wajib di-cover Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi Covid-19; dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja. Sesi II Asia Pacific
Regional Event bertema "Mendukung perusahaan dan Melindungi Pekerja di Asia dan Pasifik"
ini diikuti 180 partisipan dari berbagai negara anggota ILO. (*).

118