Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

langkah pertama yakni mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar USD 46,6
miliar, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha sejumlah USD 17,2 miliar.

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya," kata Menaker Ida.
Kebijakan kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi
pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.
"Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah
memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam
kategori miskin dan rentan," ujarnya. Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan
melalui program kartu pra-kerja bagi pekerja yang ter-PHK. Pemerintah telah memberikan
insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat dan hingga
saat ini telah terealisasi lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK.

"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam jangka waktu
dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan
offline) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," kata Menaker Ida.
Kebijakan kelima yakni memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat
karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri
(TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

"Selanjutnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke
Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," ujar Menaker Ida.

Sedangkan langkah ketujuh, kata Menaker Ida, yakni menyediakan panduan/pedoman yang
ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Utamanya menyangkut pelindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena
COVID-19. Selain itu, pekerja yang terkena wabah COVID-19 wajib di-cover Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK); pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi
COVID-19; dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

Sesi II Asia Pacific Regional Event bertema "Mendukung perusahaan dan Melindungi Pekerja di
Asia dan Pasifik" ini diikuti 180 partisipan dari berbagai negara anggota ILO. (ars).

120