Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 126

Judul               Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Versi ICW
                 Nama Media          mediaindonesia.com

                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/read/detail/324899-ini-dugaan-
                                     maladministrasi-kartu-prakerja-versi-icw
                 Jurnalis            redaksi
                 Tanggal             2020-07-02 18:44:00
                 Ukuran              0

                 Warna               Warna
                 AD Value            Rp 17.500.000
                 News Value          Rp 52.500.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas
                 Layanan             Korporasi
                 Sentimen            Negatif



              Narasumber
              negative - Tibiko Zabar (peneliti ICW) Desakan kami agar pemerintah menghentikan program
              kartu Prakerja dan kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya
              dugaan maladministrasi dalam program kartu Prakerja ini



              Ringkasan

              INDONESIA Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi pelaksanaan program
              kartu  Prakerja  ke  Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI).  ICW  pun  meminta  pemerintah
              menghentikan pelaksanaan program Prakerja.



              INI DUGAAN MALADMINISTRASI KARTU PRAKERJA VERSI ICW

              INDONESIA Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi pelaksanaan program
              kartu  Prakerja  ke  Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI).  ICW  pun  meminta  pemerintah
              menghentikan pelaksanaan program Prakerja.

              "Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja dan kami mengharapkan
              Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan maladministrasi dalam program
              kartu  Prakerja  ini,"  kata  peneliti  ICW  Tibiko  Zabar  dalam  konferensi  pers  secara  daring  di
              Gedung ORI, Jakarta, Kamis (2/7).

              ICW menilai ada enam indikasi maladministrasi yang dilaporkan ke ORI. Pertama, penempatan
              program  tidak  sesuai  dengan  tugas  yang  diemban  oleh  Kementerian  Koordinator  Bidang
              Perekonomian. ICW menilai penyelenggaraan program Prakerja lebih tepat diberikan kepada
              Kementerian Ketenagakerjaan.

              Dugaan maladministrasi kedua, ICW menilai mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak
              dan  mengandung  konflik  kepentingan.  Ketiga,  ICW  mempersoalkan  perjanjian  kerja  sama
              antara Manajemen Pelaksana (PMO) dengan platform digital.

                                                           125
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131